Pengelolaan Sampah Belum Ditender, Batam Bakal Jadi Kota Bau Sampah

540
Pesona Indonesia
Sampah masih menumpuk di beberapa ruas jalan umum yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Seperti halnya di jalanan menuju perumahan Gardan Raya, Batam Centre, Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
Sampah menumpuk di beberapa ruas jalan umum yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Seperti halnya di jalanan menuju perumahan Gardan Raya, Batam Centre, Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos.co.id – Tender pengangkutan sampah di Batam belum juga digelar hingga mendekati pergantian tahun. Target Batam bebas sampah 2016 sesuai amanah Perda no 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bakal hanya jadi pepesan kosong.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar (DKP) Kota Batam, Suleman Nababan, mengatakan bahwa Perda pengelolaan sampah itu memang dibuat untuk menciptakan Batam sebagai kota bebas sampah.

Sejak diundangkan, butuh dua tahun untuk sosialisasi Perda tersebut. Meski demikian, ia mengaku akan tetap berupaya agar Batam tetap menjadi kota bebas sampah di 2016 mendatang.

“Memang benar, di 2016 mendatang, Perda itu sudah harus ditegakkan. Ya kita akan berupaya semaksimal mungkin. Meski memang sulit,” katanya.

Diperkirakan sampah akan menumpuk dan memenuhi tiga kecamatan di awal Januari mendatang. Di mana kontrak pengangkutan sampah dengan pihak ketiga sudah akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Ini berlaku untuk tiga kecamatan padat penduduk di Batam yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni kecamatan Lubuk Baja, Batuampar dan Bengkong.

Suleman sendiri tidak bisa menjamin akan tidak adanya penumpukan sampah di Batam setelah kontrak tersebut berakhir. Tetapi ia menegaskan akan berupaya semaksimal mungkin, termasuk akan memback up tiga kecamatan tersebut.

Menurutnya, seperti tahun sebelumnya, proses pelelangan pengangkutan sampah ini sebenarnya sudah bisa dilakukan saat ini. Tetapi dipastikan tidak akan langsung bisa dilakukan karena masih menunggu persetujuan DPRD Batam terkait masalah anggaran. Padahal seminggu ini, DPRD Batam melakukan reses.

Belum lagi proses lelang yang memakan waktu hingga berminggu-minggu. Bahkan terkadang berbulan-bulan.

“Tetapi yang jelas proses lelang itu menjadi tanggung jawab ULP Kota Batam,” katanya.

Untuk mengantisipasi ini, DKP akan mengirimkan armada lebih banyak lagi, menambah jam kerja satgas, dan pengangkutan sampah.

“Yang jelas armada akan kita masukkan ke sana sebanyak mungkin. Kita juga akan menambah jam operasional kita,” katanya.

Werton Panggabean, anggota komisi III DPRD K/ta Batam juga pesimis Batam akan bebas sampah di 2016 mendatang sesuai dengan amanat Perda. Di mana memang dalam proses lelang ini, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh.

“Kalau dibilang sampai akhir Desember akan selesai lelang agak sulit. Tapi mudah-mudahan bisa,” katanya.

Menurutnya, untuk menjadikan Batam sebagai kota yang bebas sampah  memang harus menjadi tanggungjawab bersama. Bukan hanya DKP atau Pemko Batam, tetapi semua warga.

“Misalnya warga harus mengurangi kegiatan yang menghasilkan banyak sampah. Termasuk jangan membuang sampah sembarangan,” katanya. (ian)

Respon Anda?

komentar