RTRW Belum Rampung, Pembangunan di Hinterland Terhambat

318
Pesona Indonesia
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam akan menggratiskan peralatan sekolah untuk siswa-siswa hinterland se- Kota Batam. Tampak siswa hinterland menaiki pompong saat pulang sekolah. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
Siswa hinterland menaiki pompong saat pulang sekolah.Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos.co.id – Pengembangan dan pembangunan di kawasan hinterland terhambat seiring belum jelasnya status peruntukan lahan. Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batam 2008-2028 yang mengatur hal tersebut masih tersandra di Pemerintah pusat.

“Karenanya kawasan hinterland selalu tertinggal dari semua aspek. Baik pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur,” ungkap Suardi Tahirek Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Batam ini.

Suardi mencontohkan kawasan Batubataladi, Kelurahan Temoyong, Kecamatan Bulang. Kawasan tersebut dibidik perusahaan minyak Uni Emirat Aarab, mengolah minyak mentah.

“Bila ini terjadi, masyarakat pulau dan sekitarnya jelas akan sejahtera. Minimal masyarakat sekitar mendapatkan pekerjaan,” ungkap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam ini.

Perusahaan yang bermarkas di Kota Abudabi itu, menurut Suardi mengurungkan niatnya untuk berinfestasi. “Setelah mengetahui wilayah itu masuk hutan lindung, tak bisa digarap,” ungkap Suardi.

Masyarakat yang tinggal di pulau itu kaget bukan kepalang, bukan hanya karena tak jadinya perusahaan asing berinvestasi.

“Lebih kepada dijadikannya tanah masyarakat sebagai kawasan hutan lindung. Bukan tak mungkin, kawasan yang lainnya juga hutan lindung,” ungkapnya.

Menurut Suardi, di wilayah itu sebelumnya sudah ada perusahaan tempat pengolahan batu bata yang diekspor ke luar negeri. Setelah perusahaan tersebut bangkrut, berubah statusnya menjadadi hutan lindung.

Seperti diketahui, Perda RTRW 2008-2028 yang disahkan tujuh tahun lalu masih mandeg di Pemerintah pusat. Akibatnya, pembangunan di Batam terutama di wilayah hinterland terkendala. Karena tak memiliki acuan, atau payung hukum. Pembangunan di Batam mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres)  87 tahun 2011 tentang RT RW Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), tak mencakup kawasan hinterland.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam, Wan Darusalam mengatakan, pembangunan di Batam memang tidak terkedala. “Justeru di pulau yang menjadi masalah,” beber Wan Darusalam.

Melanjuntak pembangunan di daerah pulau, Pemko Batam masih menunggu Perda RTRW yang masih dipaduserasikan dengan RTRW Provinsi Kepri dan RTRW Nasional. (hgt)

Respon Anda?

komentar