Soal Pengusaha Batam Wajib Bayar PPN, Ini Jawaban Kepala KPP Pratama Batam

1049
Pesona Indonesia
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prtama Batam, Rahmad Wahyudi. Foto: istimewa/batampos
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prtama Batam, Rahmad Wahyudi. Foto: istimewa/batampos

batampos.co.id– Kepala KPP Pratama Batam, Rahmad Wahyudi, menegaskan PPN dan PPnBM di kawasan non pabean Batam memang sudah ditiadakan. Namun para pengusaha wajib melakukan pelaporan pada setiap transaksi atau memasukkan barang ke kawasan FTZ.

“Pajak itu memang tak dipungut asal administrasinya dipenuhi,” kata Rahmad.

Namun sayangnya, selama ini pengusaha di Batam kerap melanggar aturan. Mereka bebas memasukkan barang dari kawasan pabean ke Batam tanpa melakukan endorsment (mencap) bebas PPN di kantor pajak.

“Selama ini mereka seenaknya sendiri memasukkan barang,” kata Rahmad.

Meski begitu, Rahmad memastikan pihaknya belum akan menjalankan eksekusi apapun terhadap para wajib pajak dari kalangan pengusaha ini. Baik itu pemanggilan, apalagi memungut PPN dan PPnBM-nya.

Sebab, terang Rahmad, pelanggaran ini diduga terjadi akibat adanya perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan petugas pajak dalam memahami PP Nomor 10 Tahun 2012. Dia juga mengakui, ada aturan tumpang tindih dalam PP tersebut jika disandingkan dengan UU FTZ.

“Regulasi PPN itu sendiri contoh regulasi yang tumpang tindih pelaksanaan di lapangan yang menimbulkan kontradiksi. Sehingga, solusinya permasalahan ini dibawa ke pusat,” kata Rahmad.

Rahmad mengakui regulasi tumpang tindih sedikit banyak membuat iklim ekonomi Batam kurang kondusif sehingga berdampak pada realisasi penerimaan pajak.

Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak KPP Batam Utara baru 70,36 persen atau sebesar Rp 558,01 miliar dari target Rp 793,08 miliar.

Sementara Ketua Ikatan Ketua Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Batam, Muljadi Djaja mengimbau wajib pajak segera memperbaiki laporan tahunan pajak. Sebab, sampai 31 Desember 2015 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan reinventing policy yaitu tahun pembinaan pembetulan laporan pajak.

“Biar saja terlambat, yang penting laporan tahunan masuk dulu sebelum 31 Desember 2015. Jika lewat dari tanggal itu, kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam laporan tahunan kena sanksi,” terangnya.

Terkait regulasi yang tumpang tindih, masih Muljadi, sebagai mitra KPP pihaknya siap membantu demi iklim ekonomi Batam semakin sehat dan bagus.(ash)

Baca Juga: Waduh…, Pengusaha batam Diminta Bayar PPN Sejak 2012, Nilainya Triliunan

Respon Anda?

komentar