Waduh…, Pengusaha Batam Diminta Bayar PPN Terhitung 2012, Nilainya Triliunan

501
Pesona Indonesia
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk. Foto: Johannes Saragih/ Batam Pos
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk. Foto: Johannes Saragih/ Batam Pos

batampos.co.id – Ratusan wajib pajak dari kalangan pengusaha Batam resah. Mereka dianggap menunggak pajak pertambahan nilai (PPN) selama tiga tahun terakhir. Nilainya mencapai triliunan rupiah.

Keresahan ini bermula dari dialog yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam bersama sejumlah pengusaha Batam di Hotel BCC, Batam, Senin (7/12).

Dialog tersebut membahas peraturan pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau free trade zone (FTZ).

“Walaupun masih rencana, tapi ini berarti KKP minta penyesuaian pajak dari 2012 ke 2015 kepada para pengusaha di Batam,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk.

Jadi menyebut dialog tersebut melibatkan sekitar 293 wajib pajak (WP) dari kalangan pengusaha di Batam. Namun sebenarnya, kata dia, ada sekitar 600 WP dari kalangan pengusaha yang akan terdampak aturan ini.

Jadi juga mengatakan KKP telah mengeluarkan surat panggilan klarifikasi atas laporan dari barang masuk sejak 2012 sampai 2015 kepada para perusahaan tersebut.

“Dan itu jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah,” kata Jadi.

Jadi mengklaim, sejauh ini sudah ada beberapa pengusaha yang mengeluhkan hal ini. Sebab sesuai UU FTZ, Bea Masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak berlaku di Batam selaku kawasan non pabean.

“Jika ini diberlakukan, akan melanggar perjuangan FTZ,” kata Jadi.

Karenanya, pada Kamis (10/12) mendatang Kadin Batam akan menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk membahas mengenai masalah ini. Pihaknya akan mengusahakan agar pemanggilan dan klarifikasi terhadap para pengusaha itu ditunda.

“Bahkan jika perlu kami akan lakukan judicial review terkait peraturan ini,” katanya. (ash)

Respon Anda?

komentar