Tempatkan Pasukan di PPS dan PPK se-Kepri, TNI Dikritik

582
Pesona Indonesia
Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDIP Sirra Prayuna - (Foto: Istimewa)
Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDIP Sirra Prayuna – (Foto: Istimewa)

batampos.co.id – Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, Sirra Prayuna mengkritisi sikap TNI yang menempatkan anggotanya di setiap PPS dan PPK se-Kepri. Menurut dia, ini merupakan sikap yang berlebihan. Dia dia menuding TNI terlibat dalam kepentingan politik praktis.

Selain itu, khususnya di Batam, TNI juga menggelar patroli secara demonstratif dengan berpakaian dinas dan bersenjata lengkap di pemukiman-pemukiman warga. “Tindakan gelar pasukan dengan demonstartif demikian adalah merupakan bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Menurut Siraa, tindakan TNI ini nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000, Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk itu, pihaknya melaoprkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu RI dengan nomor dengan tanda bukti laporan: 010/LP/PGBW/XII/2015 pada tanggal 10 Desember 2015.

“Kami meminta kepada Bawaslu untuk dapat memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terkait dalam permasalahan dimaksud,” katanya.

Sementara anggota KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay, menegaskan keberadaan TNI yang ikut mengawal jalannya penghitungan suara di PPK tidak menyalahi aturan. Asalkan, mereka tidak mengganggu jalannya rekapitulasi dan pleno perolehan suara di PPK dan KPU.

“Sepanjang tidak mengganggu ataupun ikut campur pada proses rekapitulasi suara, keberadaan TNI untuk ikut menjaga keamanan bersama polisi dinilai tidak menyalahi aturan,” tegas Hadar, kemarin.

Namun Hadar mengingatkan, hendaknya situasi ini tidak justru menjadi pemicu keributan. Untuk itu, dia meminta semua aparat keamanan saling menjaga ketertiban.

“Mungkin sebaiknya harus di tempat terpisah,” kata Hadar.

Hadar juga mengingatkan, proses rekapitulasi suara di tingkat PPK hingga ke KPU harus dilaksanakan secara terbuka. Warga dan media harus diberi ruang seluas-luasnya untuk mengetahui proses tersebut.

“Kalau aparat menghalang-halangi itu yang tidak boleh,” katanya.

Dia menambahkan, keamanan pilkada bukan menjadi otoritas dan kewenangan KPU. Melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah dan kepolisian. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan keterlibatan TNI dalam pengamanan pilkada, dia mengimbau supaya menyampaikannya kepada pemerintah.

Akan tetapi, keterlibatan TNI dalam proses pengamanan pilkada di Kepri akan menjadi catatan bagi KPU pusat. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pilkada berikutnya. (bpos)

Baca Juga:
>TNI Kawal Hasil Pilgub Kepri, Danrem 033 WP: Ini Sesuai Arahan Presiden
> Pencegahan Dugaan Politik Uang Oleh Kodim 0316 Batam Sesuai Prosedur
> Cagub Soerya Bantah Ada Politik Uang
> Anggota Kodim 0316 Tangkap Kader Partai yang Lakukan Serangan Fajar

Respon Anda?

komentar