Tiga Koruptor Kebun Raya Batam Dituntut 18 Bulan Penjara

345
Pesona Indonesia

kejari1batampos.co.id – M Zaini Yahya, Manager proyek sekaligus Subkon PT Arah Pemalang, Yusirwan, Direktur Utama PT Asfri Putra Rora dan One Indirasari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani proyek pembangunan Kebun Raya Batam (KRB) yang merugikan negara senilai Rp 6,8 miliar dari total anggaran Rp 21,8 miliar pada tahun 2014 lalu, dituntut selama satu tahun enam bulan (18 bulan) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (14/12).

Selain tuntutan itu, ketiga terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,742 miliar. Namun sejumlah uang kerugian negara tersebut sudah dikembalikan oleh para terdakwa seluruhnya kepada tim penyidik Kejati Kepri.

Terhadap tuntutan JPU tersebut, masing-masing terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya (PH) akan mengajukan pembelaan (Pledoi) pada sidang sepekan mendatang.

Jalannya sidang masing-masing perkara terdakwa ini dilakukan secara terpisah dalam ruangan sidang dan majelis hakim yang sama, dipimpin Dame Parulian didampingi Johni Gultom.

Dalam sidang terungkap, perencanaan pembangunan Kebun Raya ini sedianya terletak di atas tanah seluas sekitar 86 hektare (Ha) dan sudah dikerjakan sejak Juli 2014 lalu. Namun dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut, diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Hal itu didapati adanya dugaan penggelembungan harga atau mark-up dan pencurian spesifikasi atau memanipulasi bestek dari kontrak kerja yang sebenarnya. Sementara berdasarkan fasilitas yang akan dibangun tersebut meliputi gerbang utama, jalan, pedestrian, taman, gedung pengelola, rumah kaca, serta sarana dan prasarana lainnya.

Dugaan manipulasi spesifikasi tersebut di antaranya meliputi volume pengerjaan tanah yang tidak sesuai kontrak, pekerjaan pematangan tanah, pedestarian serta jalan. Kendati masih 86 persen progres yang baru selesai dilaksanakan, namun pencairan dana proyek telah dilakukan 100 persen.

“Hal itu terlihat dari perbedaan progres pencairan dengan progress opname di lapangan,” kata JPU.

Perbuatan terdakwa tersebut juga dinialai oleh JPU, telah menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain, sehingga negara telah dirugikan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 9 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (cr10/bpos)

Respon Anda?

komentar