Akui Saja! Pemko-BP Batam Gagal Total Tertibkan Kios Liar

361
Pesona Indonesia
Seorang pengendara sepeda motor melintas di jalan Simpang Kara, Batam Centre yang dipenuhi bangunan kios liar di sisi kanan dan kiri. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Seorang pengendara sepeda motor melintas di jalan Simpang Kara, Batam Centre yang dipenuhi bangunan kios liar di sisi kanan dan kiri. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha (BP)  Batam gagal total menertipkan kios liar. Bukannya hilang, kini kios liar semakin menjamur. Bahkan puluhan kios liar yang ada di beberapa tempat yang sempat akan ditertibkan, telah beroperasi tanpa adanya gangguan. Padahal beberapa waktu lalu BP Batam dan Pemko rebutan menjadi koordinator tim terpadu yang dibentuk Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (FKPD).

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batam, Syuzairi mengakui pihaknya belum bisa menertibkan kios-kois liar yang ada di Batam. Sebab, pihaknya masih konsentrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember lalu. Dengan demikian bisa dipastikan penertiban itu tidak akan berjalan ditahun ini.

“Belum, kan sedang sibuk Pilkada. Lagian, untuk penertiban harus ada pemetaan dulu. Mana yang meski ditertibkan dan mana yang tidak,” kata Syuzairi saat mengahadiri pertemuan dengan DPD RI di lantai 5 Pemko Batam, Selasa (15/12).

Menurut dia, pihaknya sudah pernah melakukan kesepakatan dengan pedagang. Dimana telah ditentukan titik mana saja yang akan ditertibkan. Sehingga dari pemetaan akan terlihat tempat mana saja yang harus ditertibkan, dengan alasan tempat tersebut akan digunakan pemerintah.

“Kita membenarkan (pembangunan kios) yang tidak mengganggu lalu lintas. Tapi harus siap ditertibkan jika lokasi itu akan digunakan pemerintah,” terang Syuzairi.

Namun sayang ia tak menyebutkan lokasi mana saja yang dibolehkan pemerintah untuk membangun kios di lahan penyanggah. Menurutnya, pemerintah berjanji akan menertibkan kios jika sudah ada solusi yang akan diberikan ke masyarakat. Dan jika pemerintah sudah merelokasikan satu lahan khusus pedagang ini diminta untuk ikut aturan dari pemerintah.

“Bisa jadi nanti kita carikan dulu tempat untuk memindahkan mereka. Yang jelas harus ada pemetaan dulu,” tegasnya.

Sebelumnya, Deputi IV Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Nur Syafriadi mengatakan, rencana penertiban kios liar tersebut diperkirakan tidak akan terealisasi tahun ini mengingat anggaran yang disiapkan difokuskan untuk pembebasan lahan untuk membangun rumah susun di Tanjung Uncang.

Pengalihan anggaran itu lantaran pihak Pemko Batam mengklaim bahwa penertiban sepenuhnya tanggung jawab Pemko. Untuk itu, anggaran yang disiapkan dari BP Batam dialih fungsikan ke pembebasan lahan itu.

“Rp 875 juta itu anggaran OB (BP Batam,red) bukan anggaran Pemko,” kata Nur Syafriadi.

Menurut dia, BP Batam tidak memaksakan diri untuk menjadi koordinator dalam penertiban kios ilegal itu. Hanya saja Nur Syafriadi mencoba untuk bersinergi antara BP Batam dan Pemko Batam dalam penertiban ini.

“Harusnya kita bersinergi tidak penting siapa jadi koordinator yang penting kerja. Kalau mau bersinergi ya ayo,” ujar Nur Syafriadi.

Namun dengan respon Pemko Batam yang menganggap pihaknya mengambil alih tugas dari Pemko Batam, Nur Syafriadi mempersilahkan Pemko untuk menertibkan apa yang dianggap Pemko sebagai tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Sebab, BP Batam melalui Direktorat Pengamanan (Ditpam) sejauh ini belum akan melakukan penertiban lantaran dari Pemko yang mengklaim penertiban di Buffer Zone itu tugas dari Pemko.

“Kami hanya menertibkan aset kami (BP Batam). Kalau masalah tim siapa yang mau jadi koordinator silahkan saja. Sekarang Pemko yang menginginkan penertiban namun hingga saat ini belum berjalan. Lantaran itu juga kami belum menjalankan fungsi penertiban itu,” pungkasnya. (she/bpos)

Respon Anda?

komentar