DPRD Batam Dorong Parkir Dikelola Swasta

511
Pesona Indonesia
Tukang parkir mengutip restribusi uang parkir dari pengendara sepeda motor yang parkir di Nagoya. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Tukang parkir mengutip restribusi uang parkir dari pengendara sepeda motor yang parkir di Nagoya.
Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Minimnya kontribusi sektor retribusi parkir selama tiga tahun terakhir membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam kecewa terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Untuk itu, dewan mendorong sektor parkir agar dikelola pihak swasta.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, mendesak Dishub Kota Batam menjalin kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak swasta. Apalagi, saat dikelola pihak ketiga atau swasta sudah terbukti lebih banyak menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

”Kerjasama sama swasta menurut saya lebih menguntungkan. Jadi sudah tepat kalau masalah parkir ini dikelola swasta,” kata Werton, Kamis (17/12).

Werton mengatakan, sudah ada pihak swasta yang menjanjikan sanggup memberikan retribusi sekitar Rp 10 miliar setahun, atau lebih dua kali lipat dari realisasi UPT parkir yang dikelola Dishub saat ini.

”Kalau sudah ada yang sanggup memberikan kontribusi lebih, ya seharusnya diberikan ke swasta. Dan menurut saya tidak akan terbentur dengan peraturan,” ujarnya.

Kalau pun ada peraturan, semisal peraturan daerah (Perda) yang menghambat, maka seharusnya Perda itu yang direvisi. ”Ini demi peningkatan PAD Kota Batam yang harus terus ditingkatkan,” terangnya.

Jurado Siburian, anggota Komisi III DPRD Kota Batam lainnya juga mempertanyakan minimnya PAD yang direalisasikan Dishub dari retribusi parkir ini. Padahal, menurutnya, spot atau titik parkir terus bertambah, seiring dengan bertambahnya perumahan, mal, hotel, dan pertokoan di Batam.

”Artinya, saya melihat parkir ini sudah salah kelola. Ruang parkir bertambah, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan PAD dari retribusi parkir,” katanya.

Menurut Jurado tahun 2013 lalu, ketika dikelola swasta, retribusi parkir lebih tinggi daripada dikelola UPT parkir Dishub. Jadi, sambungnya, potensi ini harusnya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Sementara itu, Kepala UPT Parkir Dishub Kota Batam, Agus Sulaiman, tidak mau berkomentar banyak terkait usulan anggota dewan itu. Tetapi tegas ia katakan ketika parkir dikelola swasta, nilai PAD dari parkir tidak jauh beda saat dikelola Dishub.

”Memang ada peningkatan, tetapi tetap di sekitar Rp 3 miliar juga. Tidak jauh beda,” sebutnya.

Terkait target retribusi parkir tahun ini yang nilainya Rp 7 miliar, Agus mengaku pesimis bisa tercapai. Sebab, hingga November lalu, restribusi parkir yang sudah terkumpul belum sampai Rp 4 miliar.

”Kita pesimis target itu akan tercapai. Itu terlalu tinggi kenaikannya dari target tahun lalu. Sekarang saja penerimaan kita belum sampai Rp 4 miliar,” jelasnya.

Agus menambahkan, tahun lalu target retribusi parkir hanya sekitar Rp 3,3 miliar dan realisasinya mencapai Rp 3,6 miliar. Persentasi pencapaiannya 107 persen.

”Jadi kalau naik sekitar 10 persen dari pencapaian itu, masih mungkin. Tapi, ini (Rp 7 miliar di tahun 2015) sangat jauh naiknya,” terangnya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar