Dewan Godok Perda Perlindungan Tenaga Kerja Era MEA

372
Pesona Indonesia
Riki Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam. Foto: pksnongsa.org
Riki Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam. Foto: pksnongsa.org

batampos.co.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengawasan investasi dan perlindungan tenaga kerja.

“Tujuannya adalah untuk melindungi para pekerja lokal ketika era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tiba,” ujar ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari.

Dalam ranperda tersebut, akan disusun mengenai struktur upah skala upah (Susu). Rencananya, dalam Susu ini, tenaga kerja akan dibagi berdasarkan grade-nya. Grade pertama disematkan kepada mereka yang belum punya pengalaman bekerja sehingga gajinya setara UMK.

Kemudian, grade kedua memiliki gaji lebih tinggi yang disesuaikan dengan masa kerja dan pengalamannya. Dan grade ketiga adalah mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang-bidangnya.

“Susu juga akan disertai dengan perbaikan database ketenagakerjaan,” kata Riki lagi.

Bagi pekerja yang memiliki kompetensi akan dimasukkan secara langsung ke database Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang mencakup 120 perusahaan industri yang ada di Batam.

“Selain itu, akan ditata kembali mengenai pola hubungan industrial agar bisa menilai perusahaan mana yang siap melaksanakan Susu,” tegas Riki. (leo)

Respon Anda?

komentar