Pembangunan Pelabuhan Kargo Modern di Batam Selalu Gagal, Fahri: Itu Akibat Lobi Singapura

917
Pesona Indonesia
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: dokumen JPNN.Com
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengungkapkan gagalnya pembangunan fasilitas pelabuhan modern di Batam akibat lobi Singapura. Menurut dia, Singapura tak ingin punya pesaing di wilayah yang sangat dekat dengan mereka karena akan merugikan negara pulau itu.

“Pelabuhan di Pulau Batam apa adanya saja. Tapi begitu sampai di Singapura, terlihat betul pincang kondisinya dengan Batam,” ujar Fahri, kemarin.

Menurut dia, masalah ini sangat menarik untuk ditelusuri. Sebab ada informasi bahwa Singapura setiap tahun melobi institusi pemerintah di Batam dan PT Pelindo agar tidak membangun infrastruktur pelabuhan yang modern di sekitar Pulau Batam karena akan menyedot kapal-kapal yang selama ini sandar di Singapura.

“Karena itu pula Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau akan selamanya menjadi kota sisa-sisa kemewahan Singapura,” katanya.

Rencana pembangunan pelabuhan modern di Batam, yang dirancang sejak dulu memang tak pernah terwujud. Pengembangan pelabuhan Batuampar, misalnya, selalu kandas di proses tender. Tahun 2006, CGM CMA -perusahaan industri pelayaran asal Prancis, sudah menyatakan kesediaan mengembangan Batuampar, namun setelah itu tak ada lagi kelanjutannya.

Begitu juga soal pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh. Hingga kini, prosesnya belum ada kejelasan. Pelabuhan Tanjungsauh akan dijadikan sebagai pelabuhan transhipment. Luas pelabuhan itu nanti sekitar 300 hektare dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp 7 triliun. Sedangkan kapasitas pelabuhan tersebut sebanyak 4 juta peti kemas. yang dihitung dalam Twenty Foot Equivalent Units (TEUs).

“Hampir 20 kali lebih besar dari Pelabuhan Macobar, Batuampar, Batam,” kata Deputi Kepala BP Badan Pengusahaan Batam, Istono.

Sebelumnya, BP Batam Mustofa Widjaja mengatakan pelabuhan tersebut hanya untuk melayani kontainer internasional, bukan nasional.

“Pelabuhan itu masih menjadi proyek strategis. Ini akan mendapat pemasukan besar untuk Indonesia dari Selat Malaka. Pelabuhan transhipment itu akan melayani dunia internasional dan bukan nasional,” katanya.

Mustofa optimis di tahun 2016 mendatang Tanjungsauh sudah ditetapkan sebagai kawasan FTZ melalui peraturan pemerintah. Batam tetap menjadi titik pembangunan pelabuhan alih kapal atau transhipment, meski hub transhipment saat ini ada di Bitung dan Kualatanjung.

Pelabuhan transhipment Tanjungsauh sudah beberapa tahun ini disampaikan ke pusat, dalam pengembangan pelabuhan di FTZ Batam. Proyek ini merupakan peluang untuk menangkap pasar angkutan laut internasional di Selat Malaka yang diperkirakan mencapai 55 juta TEUs per tahun.

Menurut Mustofa saat ini Singapura sudah menangkap sekitar 30 juta TEUs angkutan internasional sekaligus melayani 4 juta TEUs kargo domestik. Sehingga, rencana pelabuhan hub Indonesia di Bitung dan Kualatanjung, tidak mengganggu Tanjungsauh.

“Batam itu lokasi lintas kapal internasional. Ini menjadi kebutuhan kita bersama,” kata Mustofa.

Di Pulau Tanjungsauh rencananya dibangun terminal kargo seluas 1.000 hektar, lalu disambung dengan jalur darat 7 kilometer dari Terminal Kabil. Kemudian, integrasi dengan Terminal Kabil dilanjutkan dengan dukungan kawasan industri baru, buffer aktifitas logistik dan pergudangan. (jpgrup/ian)

Respon Anda?

komentar