Asosiasi Pengusaha Keluarkan Mosi Tak Percaya, Kadin Batam Layangkan Somasi

291
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Perseteruan antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam dengan sejumlah Asosiasi Pengusaha makin meruncing. Kadin melayangkan somasi terbuka dengan nomor surat keputusan (SK) : 161/KADIN-BTM/KT/XII/2015, Senin (21/12) kepada sejumlah asosiasi pengusaha yang mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Kadin Batam dan Kepri di media massa Batam, pada 10 dan 11 Desember lalu.

“Seharusnya mereka menyampaikan surat tuntutan terlebih dahulu secara langsung kepada kami, bukan melalui media massa, nampak ada itikad permusuhan yang nyata kepada kami,” kata Ketua Tim Hukum dan Advokasi Kadin Kota Batam, Nixon Situmorang di kantor Kadin Kota Batam.

Somasi ini ditujukan kepada sejumlah asosiasi pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepri dan Batam, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri dan Batam, dan lainnya yang menyatakan mosi tidak percaya kepada Kadin Kepri dan Kadin Batam yang dituduh sebagai pemohon terhadap uji materi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 di Mahkamah Agung RI beberapa waktu lalu.

Nixon mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak benar, karena yang melakukan uji materi adalah Kadin Kepri saja. “Maka dengan demikian, mosi tidak percaya tersebut adalah keliru dan kebohongan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait,” katanya lagi.

Nixon juga menunjukkan tanda terima bukti pembayaran dan penerimaan berkas perkara HUM milik Kadin Kepri yang melayangkan gugatan terhadap PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di surat tersebut, hanya Kadin Kepri yang menyampaikan keberatan, dan tidak ada nama Kadin Batam.

Kadin Batam telah berkoordinasi dengan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Kepri terkait masalah ini dan mendapat saran dari Kapolda agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Makanya, Kadin Batam melayangkan somasi yang meminta kepada sejumlah asosiasi pengusaha yang menyatakan mosi tak percaya untuk segera meminta maaf dan memulihkan citra KadinĀ  Batam.

“Apabila somasi ini tidak diindahkan dalam waktu 3 x 24 jam sejak somasi ini diumumkan, maka Kadin Batam akan melakukan hukum baik pidana maupun perdata,” tutup Nixon. (leo)

Respon Anda?

komentar