DKP Tolak Delapan Truk Transporter yang Buang Sampah Industri di TPA Punggur

373
Pesona Indonesia
Sejumlah pemulung memilih barang bekas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur untuk dijual kembali. DKP Kota Batam bersama Satpol PP aktif menggelar razia yustisi di TPA Punggur. Dalam dua bulan terakhir ada delapan truk berisi sampah industri yang kena razia yang hendak membuang sampah di TPA tersebut tanpa izin. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
Sejumlah pemulung memilih barang bekas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur untuk dijual kembali. DKP Kota Batam bersama Satpol PP aktif menggelar razia yustisi di TPA Punggur. Dalam dua bulan terakhir ada delapan truk berisi sampah industri yang kena razia yang hendak membuang sampah di TPA tersebut tanpa izin.
Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam bersama Satpol PP aktif menggelar razia yustisi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur. Dalam dua bulan terakhir ada delapan truk berisi sampah industri yang kena razia yang hendak membuang sampah di TPA tanpa izin.

“Sudah delapan truk yang kita amankan dan tidak kita perbolehkan untuk buang sampah di sana. Kebanyaknya izinnya tidak ada,” kata Edward Purba, kepala bidang peningkatan dan pelayanan DKP Kota Batam Senin (21/12).

Edward mengatakan delapan truk tersebut mengangkut sampah dari beberapa perusahaan atau industri di Batam. Ada yang dari perusahaan mebel, perusahaan shipyard dan perusahaan elektronik.

“Jadi harus diluruskan bahwa yang kita amankan itu bukan delapan perusahaan transporter tetapi delapan truk pengangkut sampah,” katanya.

Menurut Edo, operasi yustisi seperti ini akan rutin dilakukan. Ini untuk mengantisipasi agar sampah yang diangkut oleh pihak tertentu tidak bebas dibuang di TPA.

“Jadi yang boleh buang sampah di sana adalah yang punya izin dan mitra Pemko Batam. Selain itu tidak bisa,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan agar truk pengangkut sampah atau transporter untuk melengkapi kendaraannya dengan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Misalnya harus ada jaring pengaman, agar tidak tercecer. Kalau tidak ada ini, maka akan kita tindak juga,” katanya.

Werton Panggabean, anggota komisi III mendukung langkah dinas DKP ini untuk mengamankan dan menggelar operasi yustisi bagi transporter tak berizin. Ini untuk menertibkan transporter di Batam agar semuanya berizin dan bekerja sesuai ketentuan.

“Kalau semua bebas buang sampah di sana, maka kita tidak tahu nanti, kandungan sampah yang dibuang. Makanya memang harus rutin dicek oleh dinas terkait,” katanya.

Politikus dari partai Gerindra itu berharap agar semua perusahaan atau kawasan untuk bekerjasama dengan yang sudah memiliki izin. Ia juga meminta agar semua pengangkut sampah termasuk dari dinas DKP untuk melengkapi kendaraan dengan jaring.

“Jangan ada sampah yang tercecer di jalan. Harus dipisahkan sampah basah agar tidak menetes di jalan yang membuat pengendara tidak nyaman,” katanya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar