Kepri di Zona Kuning Standar Pelayanan Publik

395
Pesona Indonesia
Kepala Ombudsman Kepri Yusron Roni memberikan keterangan tentang kepatuhan standar pelayanan publik di kantor Ombusman di Graha Pena, Selasa (22/12). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Kepala Ombudsman Kepri Yusron Roni memberikan keterangan tentang kepatuhan standar pelayanan publik di kantor Ombusman di Graha Pena, Selasa (22/12). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi kesembilan dalam daftar 33 provinsi peraih anugerah predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik menurut Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik Pemerintah Kepri berada di zona kuning.

“(Artinya), standar pelayanan publiknya harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi,” kata Yusron Roni, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri dalam konferensi pers di kantor Ombudsman Kepri, Selasa (22/12).

Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan sebentuk penghargaan yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah yang memiliki produk layanan masyarakat. Anugerah ini diberikan setiap tahun sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 tentang tingkat kepatuhan pelayanan publik.

Peringkat pertama dalam kategori provinsi diraih Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kemudian disusul oleh Jawa Timur. Dan berlanjut ke Kalimantan Selatan.

Penilaian dilakukan dengan teknik observasi. Ombudsman mengambil sampel tujuh belas produk pelayanan di delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kepri dalam dua tahap.

Tahap pertama dilakukan selama bulan Maret hingga Mei 2015. Sampel ini merupakan sampel yang diseragamkan secara nasional. Sementara tahap kedua dilakukan sepanjang bulan Agustus hingga Oktober 2015. Dalam tahap ini, Ombudsman telah mengelompokkan sampel-sampel yang akan diteliti.

Pengambilan sampel ini dilakukan baik oleh tim dari Ombudsman Kepri maupun Ombudsman RI. Observasi dilakukan secara tertutup dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

“Di setiap produk layanan itu dinilai. Hasilnya ada yang hijau ada juga yang kuning,” kata Yusron.

Selain melakukan penilaian di tingkat provinsi, Ombudsman RI juga mengambil sampel di tingkat kota dan kabupaten. Dari tujuh kabupaten/kota di Kepri, sampel hanya diambil di Batam, Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan.

Yusron mengatakan, ketiga kabupaten/kota itu memang sengaja dipilih sebab berdekatan dengan ibukota Kepri. Hal yang sama juga berlaku di provinsi yang lain.

“Kami berkoordinasi dengan pusat tentang hal ini dan mereka sepakat,” kata Yusron.

Batam meraih peringkat ke-22 dari lima puluh kota se-Indonesia yang menjadi sampel penganugerahan. Ia berada di zona kuning. Sayang, Tanjungpinang tak bernasib sama. Ibukota Kepri itu meraih peringkat ke-47. Ia berada di zona merah.

Hal yang sama juga dialami Kabupaten Bintan. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Tanjungpinang ini juga berada di zona merah. Ia menduduki peringkat ke-20 dari 64 kabupaten yang disurvei.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Yusron Roni mengatakan, pemerintah daerah yang berada di zona hijau akan diberikan penghargaan dalam bentuk piagam. Sementara mereka yang berada di zona kuning atau merah tidak.

Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemimpin daerah yang berada di zona kuning atau merah untuk menegur dan mendorong pemimpin SKPD supaya lebih menerapkan standar pelayanan publik dalam setiap produk layanan publiknya.

“Kalau mau minta bantuan Ombudsman juga boleh. Ini kan juga agar mereka segera mengubah yang kuning jadi hijau. Dan yang merah jadi kuning,” ujarnya. (ceu)

Respon Anda?

komentar