Keterbukaan Informasi Pemko Batam Menurun

307
Pesona Indonesia
Ketua Komisi Informasi Publik Kepri Arifudin Zalil memberikan penghargaan kepada Kanwil Badan Pusat Statistik pada acara aniugerah badan publik vertikal dan non vertikan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Kepri di Hotel PIH, Selasa (22/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Ketua Komisi Informasi Publik Kepri Arifudin Zalil memberikan penghargaan kepada Kanwil Badan Pusat Statistik pada acara anugerah badan publik vertikal dan non vertikan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Kepri di Hotel PIH, Selasa (22/12). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Keterbukaan akses informasi publik di Pemerintah Kota Batam menurun dalam setahun terakhir. Tak heran, transparansi Batam terkait informasi publik kini berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bintan. Padahal, dua tahun berturut-turut Batam menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan transparansi informasi terbaik di Kepri.

Penilaian itu dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepri, saat memberikan Penghargaan Anugerah Badan Publik Vertikal dan Non Vertikal di Kepri yang diadakan di PIH Hotel Batamcenter, Selasa (22/12).

“Kategori penilaian tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari mengumumkan, melayani dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” terang Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Arifuddin Jalil.

Tiga kategori itu, kata ia, jadi landasan pemberian anugerah tahun ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana penilaian hanya berdasarkan pada pengumuman informasi.

“Kita tambah lagi dari pelayanan maupun penyediaan informasi untuk publik,” terang pria yang akrab disapa Arjal tersebut.

Pada kategori anugerah Badan Publik Non Vertikal itu menempatkan tujuh Kabupaten/Kota se-Kepri sebagai objek penilaian. Dimana, Kabupaten Bintan berada di posisi puncak dengan nilai 91,17.

Sedangkan Batam, menguntit di posisi kedua dengan nilai 88,33. Kemudian, di posisi ke-tiga ada Kabupaten Lingga dengan nilai 85,83, disusul Kabupaten Anambas dengan nilai 84,67, kemudian Kota Tanjungpinang dengan nilai 71,50, Kabupaten Natuna 61,83 dan di peringkat buncit ada Kabupaten Karimun dengan nilai 38,67.

Sementara instansi vertikal diraih oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri dengan nilai 75,33, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri dengan nilai 73,50 dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kepri dengan nilai 70,17.

Arifuddin berharap, seluruh instansi akan terdorong untuk lebih terbuka dalam hal pelayanan dan penyediaan informasi sehingga publik tidak merasa kesulitan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

“Kita dorong terus agar pelayanan mudah, cepat, dan tidak bertele-tele,” kata Arifuddin.

Sementara Kabupaten paling rendah, seperti Karimun, Komisi Informasi berharap pemerintah akan segera membenahi fasilitas informasi publik, baik dari segi penyediaan ataupun pelayanan.

“Misalnya website di Pemkab Karimun itu tidak di-update (perbarui), jadi itu jadi penilaian,” jelasnya.

Pihaknya juga mengaku akan terus memantau pelayanan badan publik terkait keterbukaan informasi bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan apakah badan-badan publik ini menyediakan informasi atau tidak untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Pemko Batam, Heriman HK yang hadir mewakili Wali Kota Batam mengklaim pihaknya terus berupaya meningkatkan serta berupaya memberikan informasi ke publik.

“Tapi soal penilaian tadi (kemarin) itu merupakan haknya Komisi Informasi, tapi kita akan terus berbenah ke depan,” kata Heriman.

Ia menyebut, sejauh ini pihaknya sudah memiliki  beragam fasilitas untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. Seperti, kata dia, kantor Media Center, 15 laman website serta 10 aplikasi sebagai pelayanan untuk akses informasi.

“Ini akan kita laporkan ke Pak Wali (Kota Batam), dan tentu akan jadi bahan evaluasi,” kata dia. (rna)

Respon Anda?

komentar