Merokok di Kawasan ini Kena Denda Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 Juta

458
Pesona Indonesia
Inilah cara SMKN 5 Batam sosialisasi larangan merokok di sekolah tersebut. Sumber foto: sampuawaltosilajara.blogspot.com
Inilah cara SMKN 5 Batam sosialisasi larangan merokok di sekolah tersebut. Sumber foto: sampuawaltosilajara.blogspot.com

batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta komitmen pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Diantaranya menyiapkan anggaran pembangunan ruang khusus bagi perokok di tempat pelayanan umum maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pengusaha sudah membuat ruang khusus bagi perokok. Akan kontradiktif bila pemko tak membuat ruang rokok, karenanya harus menyediakan anggaran di APBD 2016,” kata Fauzan, anggota Pansus Perda KTR.

Jangan sampai aturan ini hanya pemenuhan kewajiban semata. Dirinya juga meminta Dinkes ,embentukan satgas, pengawasan, hingga proses penegakan hukumnya.

“Apakah melibatkan isntansi lain atau tidak, karena yang kita tahu Dinkes hanya memiliki satu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil),” tuturnya.

Bila mengandalkan PPNS Dinkes untuk melakukan pengawasan maupun memeriksa pelaku, hal tersebut tak akan memungkinkan. “Karena cakupan pengawasannya sangat luas,” tuturnya.

Rentang waktu pengaplikasian Perda setelah diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwako) yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan Perda. “Akan kita kejar hingga kesana, kita harus tau langkah serta kisi-kisi Dinkes,” ucapnya lagi.

Fauzan mengatakan, munculnya Perda KTR amanat Peraturan bersama Mentri Kesehatan (Menkes) dan Mentri Dalam Negeri (Mendagri). Daerah diwajibkan untuk mengajukan dan membuat aturan ini (KTR).

“Kita dukung aturan ini terwujud, asal diaplikasikan, jangan hanya sekadar memenuhi kewajiban,” katanya.

Kawasan tanpa rokok yang diajukan dalam ranperda tersebut diantaranya; fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat umum, serta tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Yang melakukan pelanggaran bisa didenda Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta dengan sanksi kurungan tiga bulan penjara.

Diketahui, Dinkes  Kota Batam mengajukan Perda kawasan tanpa rokok (KTR) yang kini masih dibahas di Pansus DPRD Kota Batam.  Nantinya kawasan sekolah, perkantoran, kampus hingga kawasan umum seperti mall dan pasar.

Setelah aturan itu disahkan, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batam, Candra Rizal akan melarang tenaga kesehatan mulai dari tingkat Posyandu hingga rumah sakit merokok.

“Masa pegawai Dinas Kesehatan ataupun tenaga kesehatan merokok,” ungkap Chandra Rizal. Begitupun guru, dilarang merokok di dalam kelas.

Masyarakat yang ingin merokok di kawasan umum seperti mall, pasar, terminal, perkantoran maupun bandara, hanya diperbolehkan di ruangan khusus merokok. Sehingga tak mengganggu perokok pasif.

“Ruangan ini (merokok,red) harus disediakan, seperti halnya di bandara Hang Nadim,” ungkap Chandra Rizal. (hgt)

Respon Anda?

komentar