Tahun 2016, Pemko Batam Serius Tingkatkan Infrastruktur Kelurahan

610
Pesona Indonesia
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan.
Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Tahun 2016 mendatang, Pemko Batam akan serius dalam Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Selain itu, Pemko juga akan melakukan pengawasan penerimaan retribusi daerah. Ini untuk meningkatkan PAD Kota Batam.

”Kita serius dalam Pengembangan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Ini juga yang diminta oleh beberapa fraksi,” kata Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan terkait tanggapan atau jawaban terhadap pemandangan fraksi atas rancangan Perda APBD tentang APBD Batam 2016.

Dalam proses perencanaan PIK kata Dahlan, tetap memperhatikan usulan dari Kelompok Swadaya Masyarakat di masing-masing kelurahan yang diusulkan melalui SKPD terkait dan dibahas bersama DPRD Kota Batam.

”Ini juga akan berpengaruh untuk pengendalian banjir. Jadi usulan dari semua pihak juga akan tetap dipertimbangkan Pemko,” kata Dahlan.

Sementara terkait tanggapan Fraksi PDI Perjuangan yang menyebut adanya penurunan penerimaan dari retribusi, Dahlan mengatakan karena objek penerimaan berkurang. Ia mencontohkan, retribusi parkir di tepi jalan umum berkurang disebabkan adanya perubahan objek retribusi parkir di tepi jalan menjadi objek pajak parkir. Termasuk belum optimalnya pengawasan terhadap juru parkir.

Demikian halnya untuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang tidak dialokasikan penerimannya karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2015. ”Ini juga sudah hasil konsultasi dengan Dirjen Kementerian Keuangan yang tidak memperbolehkan melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara (RPM),” katanya.

Sementara penurunan retribusi IMB menurun disebabkan berkurangnya pembangunan perumahan dan industri skala besar. Di samping itu juga belum maksimalnya pengawasan terhadap objek IMB. Demikian halnya dengan penurunan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Perpanjangan IMTA). Juga disebabkan terjadinya penurunan kegiatan usaha sektor industri terutama galangan kapal (shipyard) yang banyak menggunakan tenaga asing.

Nono Hadi Siswanto, dari Fraksi PAN mengatakan, Pemko harus meningkatkan kegiatan percepatan PIK. Di mana ini akan langsung menyentuh kepada masyarakat. ”Kita dorong kegiatan infrastruktur ini semakin banyak di kelurahan. Kita juga minta retribusi ini terus ditingkatkan,” katanya.

Mesrawati dari Partai Demokrat mendesak semua SKPD untuk komitmen dalam pencapaian target penerimaan retribusi. Di mana menurutnya, ada beberapa SKPD realisasinya jauh dari penerimaan.

Amintas Tambunan dari Fraksi NasDem meminta Pemko memprioritaskan program PIK pada wilayah yang belum tersentuh pembangunan sesuai dengan tujuan pelaksanaan program tersebut untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar