Ini Pajak Tempat Hiburan Malam di Batam yang Bakal Naik

507
Pesona Indonesia
ilustrasi suasana salah satu diskotik.
ilustrasi suasana salah satu diskotik.

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pajak Kota Batam berencana menaikan beberpa sektor pajak. Diantaranya pajak tempat hiburan malam (THM) dinaikan 10 hingga 15 persen.

“Sebelumnya 15 persen akan dinaikan menjadi 20 hingga 25 persen,” ujar Ketua Pansus Ranperda Pajak, Mesrawati Tampubolon, Kamis (24/12).

Mesrawati menyebutkan, kenaikan tersebut berpatokan pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Dalam undang-undang disebutkan, maksimal pajak Bar, PUB dan Diskotek sebesar 75 persen. Dalam Perda kita (Batam) baru dikutip sebesar 15 persen,” katanya.

Karenanya, Pansus berencana meningkatkan presentase pajak, untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

“Namun tak signifikan, hanya 20 hingga 25 persen,” kata Mesrawati

Sedangkan pajak yang lainnya, seperti hotel tidak ada penyesuaian. Penarikan pajak Hotel sudah maksimal sebesar 10 persen. “Tak ada lagi perubahan,” kata wanita berkerudung ini.

Kepala Dispenda Kota Batam, Jefridin mengatakan pengadaan pajak online ini difokuskan ke sektor pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir khusus. Diperkirakan ada sekitar 910 unit wajib pajak yang akan mengunakan pajak online ini, yaitu hotel sekitar 187, restoran 350 unit (di luar warung makan dan kedai kopi), hiburan 350, dan parkir khusus sebanyak 23 titik

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain menyebutkan untuk merealisasikan pajak online, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tak perlu mengeluarkan banyak anggaran. Cukup menyiapkan dana pendamping Rp1 Miliar. “Selebihnya (pembelian alat), ada pihak ketiga yang menyanggupi,” kata Yudi.

Pihak ketiga akan menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung terwujudnya pajak online. Sehingga Wajib pajak (wp), tak bisa berbohong berapa jumlah pendapatan serta kewajiban yang harus dibayarkan. “Hal ini sudah diwujudkan di daerah lain,” ungkap Yudi Kurnain.

Yudi menyampaikan, dana pendamping tersebut kemungkinan akan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

“Kalau dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plapon Sementara) belum ada. Tapi kita lihat nanti di RKA (rencana kegiatan dan anggaran),” kata Yudi.

Menurut Yudi, jumlah dana pendamping itu sesuai dengan masukan dan permintaan dari Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. “Untuk apa saja dana itu, teknisnya ada di Dinas Pendapatan (Dispenda),” kata Yudi Kurnain.

Dalam kesempatan itu, Yudi menjelaskan, payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak belum rampung dilakukan Panitia kusus (pansus). Karnanya, pajak online belum dimasukan dalam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016. “Kita hanya memasukan target yang pasti saja,” ungkapnya.

Bila Perda tentang pajak rampung, serta jadi direalisasikan, kemungkinan targetnya masuk di APBD-Perubahan 2016. (hgt)

Respon Anda?

komentar