Sertifikasi Mutu Produk Penting di Era MEA

427
Pesona Indonesia
Produk UMKM. Foto: istimewa
Produk UMKM. Foto: istimewa

batampos.co.id – Pemberlakukan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di negara-negara ASEAN. Persaingan produk akan diuji saat pemberlakuan era perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN yang dimulai 31 Desember ini.

Pemerintah tak ingin lengah, beberapa langkah seperti menyertifikasi produk dengan sertifikat halal, hak kekayaan intelektual (HKI), dan standar mutu lainnya juga digalakkan.

Kepala Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Nurhayati Gobel mengatakan dengan adanya sertifikat mutu, maka produk yang dihasilkan akan terjamin dari segi keamanan pangan dan diakui oleh dunia sehingga tidak dibutuhkan pengujian kembali.

Di Batam, Kemenperin telah menyertifikasi tiga IKM dengan sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Tiga IKM itu, yakni Ananda Brownies yang mendapatkan sertifikasi GMP, Zahra Tempe, dan CV. Aroma Cake Buah Naga yang mendapatkan sertifikasi HACCP.

”Ketiga IKM ini sudah mendapatkan pendampingan selama empat bulan. Sehingga ada jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dan layak dikonsumsi,” katanya.

Dengan diperoleh sertifikat tersebut, IKM di Batam diharapkan mampu bersaing dengan berbagai produk dari negara lain, terlebih pada saat MEA nanti.

Kemenperin, sebut perempuan akrab disapa Yati ini, setiap tahun memberikan bantuan sertifikasi GMP dan HACCP bagi IKM di Batam. Tahun lalu, tiga IKM di Batam juga mendapatkan bantuan serupa.

”Batam merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan dunia internasional. Hal ini untuk mempersiapkan IKM Batam menghadapi MEA supaya produknya bisa bersaing dengan produk luar negeri,” paparnya.

Dengan adanya sertifikat ini, sambung Yati, sudah diakui oleh dunia dan tidak perlu diuji lagi. Hal ini sudah kesepakatan secara internasional.

”Kalau ada negara yang masih ragu dengan sertifikasi ini, maka harus datang dan menguji di sini bukan produknya yang dibawa kesana untuk diuji,” terang dia.

Yati berharap, IKM yang mendapatkan sertifikat GMP dan HACCP ini untuk memperpanjang sertifikasinya karena ada batas waktu kadaluarsa. Menurutnya, kalau tidak diperpanjang maka dilarang mencantumkan sertifikasi dalam kemasannya.

”Kalau tidak diperpanjang maka untuk mendapatkan sertifikasi ini harus ulang dari awal lagi. Untuk itu, jangan sampai tidak diperpanjang,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Pedagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan setelah mendapatkan sertifikasi ini diharapkan IKM di Batam tersebut semakin meningkatkan kualitas dan keunggulan produknya.

”Ke depan, Disperindag akan memfasilitasi IKM lain untuk mendapatkan sertifikasi ini, sehingga lebih banyak produk makanan dari IKM di Batam yang mempunyai jaminan mutu,” katanya.

Menurutnya, jika IKM telah memiliki sertifikat akan semakin mudah untuk memasarkan produknya, baik itu pasar tradisional, modern, bahkan luar negeri. Rudi mencontohkan untuk pasar modern seperti swalayan, apalabila produk IKM ingin produknya dijual, selalu menanyakan sertifikat halal, barcode, dan lain-lain.

”Oleh karena itu, pengurusan sertifikat tersebut sangat penting untuk pengembangan IKM,” katanya. (rna/hgt)

Respon Anda?

komentar