Ini Rupanya Alasan Kadin Kepri Gugat PP 78/2015 Soal Pengupahan

339
Pesona Indonesia

 

Ahmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Kepri. Foto: istimewa
Ahmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Kepri. Foto: istimewa

batampos.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri menginginkan adanya klasifikasi upah minimum kota (UMK), sehingga tidak membebani sektor usaha kecil dan menengah serta usaha pemula. Itulah yang mendasari Kadin Kepri mengajukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung.

Ketua Kadin Kepri Makruf Maulana mengatakan, jika penerapan UMK dipukul rata seperti yang berlaku saat ini, maka industri kecil dan menengah takkan sanggup memenuhinya. “Ujungnya mereka akan bangkrut semua,” kata Makruf, kemarin.

Sebelum uji materi diajukan, kata dia, ada 102 industri kecil dan menengah di Kepri yang menyatakan keberatan atas formulasi upah sebagaimana yang diatur oleh PP 78/2015. “Selain itu, ada enam asosiasi usaha di Kepri yang juga mengajukan uji materi ke MA,” ujarnya.

Menurut dia, tidak semua pihak mampu membayar upah pekerja sesuai UMK yang ditetapkan pemerintah. Itu tidak hanya terjadi di Kepri. Ia mencontohkan, di Jawa Timur ada 48 usaha yang meminta penangguhan penerapan PP 78/2015. Sedangkan di Jawa Barat ada sebanyak 97 usaha. “Itu fakta. Bukan saya mengarang,” katanya.

Jika menggunakan formulasi yang ada dalam PP 78/2015 dimana tiap tahun kenaikan rata-rata UMK mencapai 11,5 persen sampai 13 persen, berdasarkan hitungan Kadin Kepri, kata dia, pada 2017 UMK Batam sebesar Rp 3.823.106, pada 2018 UMK mencapai Rp 4.262.764, di 2019 UMK Batam naik jadi Rp 4.838.237. Sedangkan pada 2020 sudah mencapai Rp 5.491.399. “Saya yakin mayoritas usaha, terutama usaha kecil dan menengah, tidak akan sanggup,” katanya.

Padahal, kata dia, usaha kecil dan menengah mesti diproteksi. “Dalam situasi krisis, seperti 1998, usaha kecil menengah yang menyelamatkan kita,” katanya.

“Karena itu, saya yakin buruh juga bisa memahami ini. Bukan kami ingin upah murah, tapi upah sesuai kompetensi dan kemampuan perusahaan. Jangan samakan UMK untuk industri kecil menengah dengan industri besar, itu yang kami minta,” katanya.

Gugatan uji materi yang diajukan Kadin Kepri ke Mahkamah Agung memantik reaksi dari sejumlah asosiasi usaha. Mereka melayangkan mosi tak percaya kepada Kadin Kepri. Makruf mengatakan, pihaknya tak ingin berpolemik antarsesama pengusaha sebab memunculkan persepsi buruk di banyak kalangan.

“Orang luar menilainya aneh, kok sesama pengusaha begitu. Kami ingin kita duduk bersama membicarakan ini, mencari penyelesaian,” katanya.

Karena itu, kata Makruf, Kadin Kepri mengajak semua pengusaha dan asosiasi usaha duduk bersama, berunding mencari jalan keluar atas masalah yang ada.

“Bukan menang-menangan. Tapi, untuk kepentingan bersama,” katanya.

Kadin Kepri, kata dia, akan menggelar sebuah forum bersama yang dihadiri semua kelompok usaha dan unsur pemerintah.

“Tantangan kita ke depan makin berat. Masyarakat Ekonomi Asean sudah di depan mata. Masa kita masih ribut-ribut terus. Negara lain sudah jadi pemain, kalau ribut terus kita hanya jadi penonton dan pasar bagi produk asing,” katanya. (leo)

Baca Juga: Asosiasi Pengusaha Keluarkan Mosi Tak Percaya, Kadin Batam Layangkan Somasi

Respon Anda?

komentar