Deportasi Paksa WN Arab dari Batam Jadi Sorotan Lembaga Internasional

653
Pesona Indonesia
Bandara Hang Nadim Batam, tempat pesawat jet Uni Emirat Arab mendarat menjemput aktivis Abdulrahman. Foto: dok batampos
Bandara Hang Nadim Batam, tempat pesawat jet Uni Emirat Arab mendarat menjemput aktivis Abdulrahman. Foto: dok batampos

batampos.co.id – Jet pribadi dari Uni Emirat Arab yang mendarat mulus di landasan pacu Bandara Hang Nadim Batam, pekan lalu ternyata bagian dari operasi ekstradisi warga negara arab bernama Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih (Abdulrahman Khalifa bin Salim Subaih).

Namun, proses ektradisi ini jadi sorotan Pusat Keadilan dan Hak Asasi Manusia Internasional (ICJHR), sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang Hak Azasi Manusia.

Dalam rilisnya kepada Batam Pos (grup batampos.co.id) Selasa malam (29/12), ICJHR yang bermarkas di Jenewa, Swiss, merinci Abdulrahman ditangkap di Batam pada 21 Oktober 2015 karena dugaan pemalsuan dokumen. Kemudian dia ditahan di tahanan Mapolresta Barelang. Namun masa tahanan dia berakhir pada 18 Desember 2015.

“Tepat pada 18 Desember pengacara Binsobeih (Abdulrahman, red) datang ke Mapolresta Barelang untuk menjemput kilennya,” tulis ICJHR.

Seharusnya, prosedur berikutnya yang harus ditempuh adalah pengacara menyerahkan Binsobeih ke perwakilan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jakarta untuk mencari suaka. Namun saat itu, polisi belum bisa menyerahkan Abdulrahman kepada pengacaranya dengan alasan perlu mengurus administrasi.

“Polisi menjanjikan berkasnya akan selesai pada Sabtu atau Minggu,” tulisnya.

Namun secara mendadak, pada Jumat (18/12) malam itu ada sekitar 11 orang datang ke Polres Barelang. Ke-11 orang (lima dari Kedutaan Uni Emirat Arab, sisanya dari Densus 88) itu kemudian membawa Abdulrahman menuju Bandara Hang Nadim untuk selanjutnya diterbangkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), dengan jet pribadi.

“Dia diambil paksa di depan polisi dan pengacaranya sendiri,” katanya.

Menurut ICJHR, kasus ini merupakan bentuk pelanggaran HAM sangat serius yang dilakukan oleh aparat Indonesia dan UEA. Sebab setelah dipulangkan ke negara asalnya, Abdulrahman dipastikan akan menghadapi sejumlah risiko penjara bahkan eksekusi mati atas kasus yang melibatkannya.

Dari catatan ICJHR, Abdulrahman pernah diadili di negaranya pada Juli 2013 dalam kasus yang dikenal sebagai dengan sebutan ‘UEA 94’ dan ia dijatuhi hukuman in absentia 15 tahun penjara di UEA bersama tujuh orang lainnya. Selain itu, ada 61 orang lainnya dijatuhi hukuman 10 tahun, dan hanya 25 orang dinyatakan bebas.

Abdulrahman adalah anggota Dewan Pengurus Partai Al-Islah (Masyarakat untuk Reformasi dan Bimbingan Sosial) di UEA dalam kurun waktu 1985-1994. Kemudian, dari 2008 sampai 2011 dia melakukan kegiatan sosial, amal, dan politik di dalam negeri.

Pemerintah UEA menuding Partai Al-Islah menuntut dilakukannya reformasi di UEA. Pemerintah UEA menyebut partai mendapatkan bantuan dana dari Kelompok Ikhwanul Muslimin yang berkuasa di Mesir. Atas tuduhan ini pemerintah UEA menjatuhkan hukuman mati terhadap 94 pengikut Al Islah.

Dalam kasus ini, ICJHR mengupayakan perlindungan terhadap Abdulrahman yang ternyata lari ke Indonesia dan ditangkap di Batam, 21 Oktober lalu. ICJHR juga meminta bantuan UNHCR untuk memberikan suaka kepada Abdulrahman.

“Namun saat proses ini kami jalankan, Kedutaan Uni Emirat Arab dengan bantuan Densus 88 membuat operasi ofensif dengan menculik dia,” terang ICJHR.

ICJHR menganggap ekstradisi ilegal ini benar-benar melanggar perjanjian hukum internasional oleh negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia. ICJHR juga menuding Indonesia ikut bertanggung jawab dalam kasus ini. (bpos)

Baca Juga:
> Ini Dasar ICJHR Menyebut Indonesia Melanggar HAM Atas Deportasi WN Arab dari Batam
> Kapolres Barelang Membantah Abdulrahman Dideportasi Paksa

Respon Anda?

komentar