Ini Dasar ICJHR Menyebut Indonesia Melanggar HAM Atas Deportasi WN Arab dari Batam

391
Pesona Indonesia

front_page_report-okbatampos.co.id – Deportasi Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih (Abdulrahman Khalifa bin Salim Subaih), aktivis politik dan kemanusiaan Uni Emirat Arab langsung dari Batam oleh tim inteligen Uni Emirate Arab bekerjasama dengan kepolisian RI dinilai oleh lembaga internasional yang bergerak di bidang HAM, ICJHR, sebagai bentuk pelanggaran HAM sangat serius yang dilakukan oleh aparat Indonesia dan UEA.

Sebab, setelah dipulangkan ke negara asalnya, Abdulrahman dipastikan akan menghadapi sejumlah risiko penjara bahkan eksekusi mati atas kasus yang melibatkannya.

ICJHR menyebut UEA dan Indonesia melanggar HAM karena pada 2 Februari 2014, di Abu Dhabi, Indonesia telah menandatangani dua perjanjian peradilan dengan UEA. Yang pertama ekstradisi dan yang kedua perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Dalam proses ekstradisi ini, harus dilakukan dengan izin pengadilan.

“Tapi hal itu tidak terjadi dalam kasus ini,” tulisnya.

Penjemputan paksa ini juga bertentangan dengan Konvensi PBB yang menentang penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan harkat kemanusiaan yang diratifikasi pada 28 Oktober 1998 oleh Indonesia. Dalam konvensi ini intinya melarang kembalinya orang ke negara atau wilayah di mana ia akan berisiko penyiksaan atau pelanggaran HAM serius lainnya.

Selain mengutuk kasus ini, ICJHR menuntut pemerintah Indonesia menginterpelasi pemerintah UEA terkait penculikan ini. Kedua, ICJHR juga meminta Indonesia memberikan jaminan terhadap keselamatan Abdulrahman dan melakukan investigasi terbuka atas kasus ini. (bpos)

Baca Juga:
> Deportasi Paksa WN Arab dari Batam Jadi Sorotan Lembaga Internasional
> Kapolres Barelang Membantah Abdulrahman Dideportasi Paksa

Respon Anda?

komentar