Investor Mengeluh ke Saya, Katanya Susah Dapat Lahan di Batam

504
Pesona Indonesia
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Foto: Johanes/batampos
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Foto: Johanes/batampos

batampos.co.id – Rumitnya mengurus izin alokasi lahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam sebenarnya bukan perkara baru. Bahkan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, mengaku sering menerima keluhan para pengusaha terkait masalah ini.

“Ada sih (yang mengeluh), tapi kan pemerintah kota tidak punya kewenangan terkait persoalan lahan ini,” kata Dahlan, Selasa (29/12).

Dahlan menjelaskan, kewenangan alokasi lahan di Batam sepenuhnya ada di tangan BP Batam. Sehingga Dahlan tak bisa berbuat banyak jika ada pengusaha atau calon investor yang curhat kepadanya mengenai persoalan itu.

Meski tak punya kewenangan, Dahlan merasa prihatin dengan masalah ini. Sebab, lahan merupakan unsur krusial bagi kelangsungan sebuah investasi.

Wali Kota berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut. Sehingga masalah lahan tak jadi bumerang dalam upaya menggaet investasi sebanyak-banyaknya di Batam. Pasalnya, kata ia, pemerintah pusat bahkan lewat Presiden Joko Widodo sendiri turun tangan dan merayu investor Singapura untuk menanamkan investasi di Batam. Sehingga, tak ada alasan untuk menghambat laju investasi dengan rumitnya perkara lahan.

“Saya berharap BP Batam bisa menyelesaikan ini, karena persoalan lahan tidak boleh jadi penghambat investasi,” ujar Wali Kota yang akan purna jabatan pada 1 Maret 2016 tersebut.

Menurut Dahlan, saat ini semua pihak mestinya fokus untuk menggaet investor masuk ke Batam. Jika perlu, dengan memberi pelbagai kemudahan sebagai daya tarik untuk bersaing dengan kawasan perdagangan bebas lain di beberapa negara tetangga seperti di Malaysia, Vietnam, Thailand dan negara lainnya.

“Kita bisa diskusikan bersama, dan saya harap semua punya tujuan yang sama untuk memajukan Batam dengan menggaet makin banyak investasi yang masuk,” kata dia.

Tak hanya wali kota, Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana juga menyebut ada perusahaan asing yang kesulitan mendapatkan alokasi lahan di Batam. Bahkan, kata dia, perusahaan itu sudah tujuh tahun mengurusnya.

“Tapi izin lokasi lahannya tak kelar-kelar,” kata Agung, Senin (28/12).

Kata Agung, perusahaan tersebut sebenarnya sudah mendapat rekomendasi dari kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Namun izin dari BP Batam justru tak kunjung keluar.

“Lahannya memang di pulau. Tapi statusnya bukan hutan lindung,” katanya.

Terkait aduan ini, dirinya telah memanggil pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Batam maupun PTSP BP Batam. Penjelasan yang ia peroleh, alokasi lahan itu terkendala Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Ini menjadi evaluasi bersama, ke depan katakan iya kalau bisa, kalau tidak katakan tidak. Jangan gantungkan nasib orang yang mengurus perizinan. Ini akan menjadi penilaian bagi para investor tentang pelayanan yang kita berikan,” tutup Agung. (rna/jpg)  

Baca Juga: Pak Kepala BP Batam, Pengusaha Minta Data Lahan Dibuka

Respon Anda?

komentar