Wali Kota Kaget Anggaran Pendidikan Dipangkas

344
Pesona Indonesia
Proyeksi RAPBD Kota Batam 2016 untuk anggaran pendidikan hanya 11 persen. Padahal, amanat UU tentang sistem pendidikan nasional tak boleh di bawah 20 persen. Tampak empat pelajar berjalan pulang usai sekolah, beberapa waktu lalu. Foto: Johannes Saragih/ Batam Pos
Proyeksi RAPBD Kota Batam 2016 untuk anggaran pendidikan hanya 11 persen. Padahal, amanat UU tentang sistem pendidikan nasional tak boleh di bawah 20 persen. Tampak empat pelajar berjalan pulang usai sekolah, beberapa waktu lalu.
Foto: Johannes Saragih/ Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan kaget mengetahui persentase anggaran untuk pendidikan hanya dialokasikan sebesar 11 persen dari total proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. ”Sudah 20 persen, nanti saya cek lagi. Persentasenya harus 20 persen,” kata Ketua DPC Demokrat Kota Batam ini ketika dihubungi koran Batam Pos (group batampos.co.id), Selasa (29/12).

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan persentase anggaran untuk pendidikan, kesehatan, serta belanja modal sudah diamanatkan ketentuan. ”Harus sesuai, tak boleh melanggar aturan yang ada,” ungkap Nuryanto.

Anggaran untuk pendidikan 20 persen, di dalamnya termasuk untuk gaji pegawai. Begitupun belanja modal yang dikhusukan untuk infrastruktur, minimal 30 persen. ”Minimal untuk belanja modal 30 persen, spirit DPRD bisa mencapai 32 hingga 34 persen,” kata Nuryanto.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengatakan postur Ranperda APBD 2016 belum memenuhi ketentuan. Belanja untuk pendidikan bukannya meningkat, persentasenya malah menurun. ”Selama ini persentase untuk pendidikan tak pernah menyentuh angka 20 persen sesuai amanat UU,” kata Riky.

Bila semangat pemerintah memprioritaskan porsi anggaran untuk dunia pendidikan menuju 20 persen, harusnya persentasenya meningkat dari tahun ke tahun. ”Ini malah menurun, dari 13,6 persen di tahun 2015, turun menjadi 11 persen di tahun 2016,” ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dalam KUA-PPAS, Pemko mengajukan anggaran untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Rp 296 miliar. Dalam pembahasan dengan Komisi, angkanya ditingkatkan menjadi Rp 301,4 miliar. ”Dengan asumsi APBD saat itu Rp 2,2 triliun,” kata Riky.

Setelah terjadi pembahasan, proyeksi APBD 2016 meningkat menjadi Rp 2,590 triliun. ”Harusnya persentase pendidikan meningkat. Kenyataannya, masih seperti pengajuan awal Rp 297 miliar, pembahasan kita (DPRD) tak digubris,” beber Riky.

Itupun dari Rp 297 miliar dua persennya atau Rp 73 miliar dipergunakan untuk insentif guru negeri dan swasta. ”Yang tersisa hanya 9 persen saja untuk pendidikan,” kata Riky lagi.

Menurut Riky, kecilnya persentase untuk pendidikan akibat kecerobohan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam. ”Anggaran digelontorkan hanya untuk urusan fisik,” katanya lagi. Sedangkan urusan wajib seperti pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, serta belanja modal 30 persen hingga kini belum terealisasi. ”Selalu menyalahi ketentuan,” tudingnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin saat ditemui koran Batam Pos di Sekupang, Selasa (29/12) mengatakan, dana pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tak boleh di bawah 20 persen. Saat ini di Batam dalam rapat pengajuan anggaran pendidikan, APBD Pendidikan hanya sebesar 11 persen.

”Bila anggaran pendidikan di bawah 20 persen itu, sama saja dengan melanggar amanat UU,” katanya.

Ia mengatakan mengenai dana pendidikan yang tak seharusnya ini. Pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan Wali Kota dan Bappeda, agar anggaran pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang yakni minimal 20 persen dari APBD. ”Akan dibicarakan lagi,” tegas Muslim.

Diungkapkan Muslim, selama ini saja anggaran untuk pendidikan tak pernah cukup. Apalagi adanya pengurangan ini. Namun walau begitu, pihak Disdik tetap mengoptimalkan kinerja dengan dana yang ada.

Muslim mengungkapkan berbagai rencananya tahun ini, bila dana APBD pendidikan sudah disahkan. ”Banyak yang akan saya laksanakan pada tahun 2016 nanti,” ucapnya.

Hal yang paling utama yang akan dilakukannya yakni meningkatkan kompetensi guru-guru di Batam. Baik itu guru dari sekolah negeri maupun swasta. ”Tahun 2016, semua guru yang ada minimal sudah tamatan S1,” ungkapnya.

Mengenai penambahan sekolah baru, Muslim mengatakan masih bingung. Sebab pembangunan sekolah baru, selalu berhadapan pada masalah klasik yang tak kunjung usai. ”Tanahnya susah dicari,” ujarnya.

Karena sekolah baru sulit direalisasikan, maka pihak Disdik berencana akan membangun ruang kelas baru. Penambahan ruang kelas baru, diharapkan mampu menampung jumlah murid.

Selain penambahan ruang kelas baru, sekolah-sekolah yang sudah ada bangunannya akan ditingkatkan. “Lahan kan susah, jadi bangunannya kami tingkatkan nantinya,” pungkasnya. (hgt/ska)

Respon Anda?

komentar