Ini Alasan Presiden Jokowi Bubarkan BP Batam

1136
Pesona Indonesia
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: istimewa
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: istimewa

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam dibubarkan. Salah satu alasan mendasar duplikasi kewenangan dan dualisme kepemimpinan menyebabkan kerugian besar bagi negara. Status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) yang disandang Batam tak mampu dioptimalkan.

“Dalam pengamatan selama 10 tahun belakangan ini, duplikasi kewenangan dalam konteks kewenangan antar Otorita Batam (BP Batam,red) dan Pemko Batam ternyata memberikan kerugian besar bagi negara,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (30/12).

Dalam kurun waktu tersebut, kata Tjahjo, presiden melihat tidak ada perkembangan berarti, khususnya dibidang investasi. Sehingga dibuat sebuah kesimpulan strategis, dualisme kepemimpinan ataupun duplikasi wewenang sangat menghambat perkembangan investasi di Kota Batam, Provinsi Kepri.

Ia mencontohkan status Rempang dan Galang. Bahkan tugas yang diberikan untuk menjaring investor dari Singpura juga tidak berjalan dengan baik.

Menyikapi hal itu, kata Tjahjo, presiden menilai perlu adanya perubahan untuk perbaikan investasi di Batam.

Diungkapkannya juga, dibalik dualisme kepemimpinan ternyata membuat repot para investor. Regulatornya juga tidak berjalan sesuai penetapan wilayah kerja.

“Menko Perekonomian akan rapat dengan Depdagri, Agraria, Pertanahan, dan Menko Polhukam. Yang jelas, pembahasan lewat rapat kabinet sudah dilakukan untuk mengatasi dualisme yang terjadi. Tidak ada tiga kekuasaan. Saya kira rezim ini yang harus di hilangkan,” tegasnya lagi.

Tjahjo juga mengungkapkan, negara kehilangan Rp 20 triliun dari sektor perpajakan. Tentu ini kerugian yang besar bagi negara. “Investor juga banyak yang lari. Ini juga yang menjadi pertimbangan strategis Bapak Presiden,” ungkap Tjahjo.

Melihat letak geografis Provinsi Kepri yang strategis, kata Tjahjo, pemerintah Singapura berharap Kepri menjadi partner bisnis.

Namun dualisme kewenangan juga menjadi keluhan para investor. “Jawaban tersebut membutuhkan keberanian yang strategis, yakni perubahan status kawasan,” ujar Tjahjo, lagi. (jpg)

Baca Juga:
> Dibubarkan, Ini Tanggapan BP Batam
> BP Batam Dibubarkan, Bagaimana Nasib Ribuan Karyawannya?
> Mendagri: Presiden Minta BP Batam Dibubarkan, Januari 2016 Harus Beres

Respon Anda?

komentar