Ini Kata Akademisi dan Praktisi Hukum Soal Pembubaran BP Batam

583
Pesona Indonesia

 

Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tajungpinang, Syafsir Akhlus. Foto: dok UMRAH
Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tajungpinang, Syafsir Akhlus. Foto: dok UMRAH

batampos.co.id – Pembubaran Badan Pengusahaan Batam pada Januari 2016 mendatang,  ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang menilai BP Batam masih dibutuhkan karena sumberdaya manusianya lebih baik dari Pemko Batam. Namun ada juga yang mendukung dibubarkan.

Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tajungpinang, Syafsir Akhlus, termasuk yang mendukung langkah presiden Jokowi membubarkan BP Batam. Bahkan ia menilai, terobosan strategis presiden itu tepat.

“Poin-poinnya tentu bukan untuk berebut kekuasaan. Tetapi targetnya adalah pengembangan kawasan dan percepatan pembangunan. Karena memang un

ampuansitumeang
Ampuan Situmeang. Foto: dok. batampos

tuk perubahan perlu ada keberanian untuk berbenah,” ujar Syafsir, Rabu (30/12) di Tanjungpinang.

Sementara, praktisi Hukum Kepri, Ampuan Situmenang menilai pembubaran Badan Pengusahaan Batam memang cukup dengan Peraturan Pemerintah (PP).

“Karena penetapan BP Batam menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas juga dengan PP 46 tahun 2007,” kata Ampuan, Rabu (30/12).

Ia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Wilayah Menjadi Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas awalnya harus dengan Undang-Undang.

Setelah dilakukan amandemen, diubah dengan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2007 Juncto UU nomor 4 tahun 2007, cukup dengan PP.

“Maka diterbitkan PP 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam,” ungkap Aampuan

Menurut Ampuan, dua lembaga pemerintahan di Batam menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan. “Benturan kewenangan itu nyata di Batam. Kewenangan dualisme itu harus diakhiri,” ungkap Ampuan.

Berdasarkan UU 53 tahun 1999 tenteng pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabuaten Rokan Hilir, Kabupeten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupataen Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, mengharuskan adanya kerjasama Pemko dan BP Batam. Kewenangannya akan diiatur dalam peraturan pemerintah.

“Tertuang dalam pasal 21 ayat 3. Namun hingga kini aturan (PP) itu tak pernah rampung,” beber Ampuan.

Dari awal, Pemda memang menginginkan pembubaran BP Batam. “Seperti yang disebutkan oleh Mendagri (dibubarkan),” katanya.

Namun Daerah tak berani tampil frontal, menyatakan keinginan yang sesungguhnya.

Dalam hal ini, Presdien harus diberikan masukan yang benar dan nyata. “Segera dibentuk tim peralihan dan harmonisasi berangggotakan pemangku kepentingan, masyarakat, dan akademisi,” saran Ampuan.

Namun dalam pembubaran BP Batam itu, Ampuan khawatir hanya sekedar hembusan politik sesat. Akumulasi keadaan saat ini.

“Karena kita ketahui, Mendagri kita mantan DPR yang juga Walk out saat pengesahan Perpu Nomor 1 tahun 2007 menjadi UU 4 tahun 2007. Masih ingat?,” pungkasnya. (jpg/hgt) 

Baca Juga:
> Pembubaran BP Batam Cukup dengan PP, Status FTZ Batam jadi KEK
> Ini Alasan Presiden Jokowi Bubarkan BP Batam
> Dibubarkan, Ini Tanggapan BP Batam
> BP Batam Dibubarkan, Bagaimana Nasib Ribuan Karyawannya?
> Mendagri: Presiden Minta BP Batam Dibubarkan, Januari 2016 Harus Beres

Respon Anda?

komentar