Mendagri: Pembubaran BP Batam Cukup dengan PP, Status FTZ Batam jadi KEK

561
Pesona Indonesia
 Gedung BP Batam berdiri kokoh dikawasan Batamcenter, Jumat (30/12). Mentri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyatakan akan menghapus BP Batam pada bulan Januari mendatang. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Gedung BP Batam berdiri kokoh dikawasan Batamcenter, Jumat (30/12). Mentri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyatakan akan menghapus BP Batam pada bulan Januari mendatang. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Meskipun keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Batam diperkuat Undang-Undang, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan proses pencabutannya tidak akan lama.

Berdasarkan rapat bersama kabinet bersama, kata Tjahjo, BP Batam bisa dibubarkan cukup menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) karena sedari awal sejarah pembentukan BP Batam yang dulu bernama Otorita Batam (OB) juga dengan PP, yakni PP 46 Tahun 2007.

“Hasil rapat Depgari dipercepat dengan PP,” tegas Tjahjo, usai melantik pejabat baru Gubernur Kepri di Tanjungpinang, Rabu (30/12).

Tjahjo juga mengatakan, status kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Terobosan ini, akan mempercepat proses pembubarannya.

“Terkait kewenangan itu nanti, akan diserahkan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah,” jelas Tjahjo.

Demikian juga dengan konsep pembangunan infrastruktur tidak lagi dibebankan kepada investor, melainkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Tjahjo, Kepri adalah daerah perbatasan yang rawan dengan tindakan-tindakan ilegal. Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, ada 39 jalur tikus di Provinsi Kepri yang rawan penyelundupan.

“Jalur-jalur ini yang menjadi pintu masuk narkoba, barang bekas, senjata tajam sampai manusia. Atas dasar itulah Presiden menginginakan adanya perubahan status dari FTZ menjadi KEK. Penegasan Bapak Presiden Januari harus selesai,” tegas Tjahjo.

Jika Batam suah berstatus KEK, Gubernur sebagai Kepala Daerah bisa melakukan kontrol. Sehingga ouput yang diharapkan adalah bisa ditatanya dengan baik pembangunan investasi di Batam. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Soal pro kontra pembubaran BP Batam ini, Mendagri menilai hal biasa. Namun pembubaran BP Batam ini penting untuk mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan di Batam yang memiliki letak strategis. Juga untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

“Ini kebijakan berani yang diambil presiden, demi untuk kemajuan Kepri. Tidak boleh ada dualisme, Ini sudah dipertimbangkan Bapak Presiden,” ungkap Tjahjo.

Disinggung apakah fasilitas Fiskal akan dicabut atau tidak, Tjahjo mengatakan hal itu masih akan dievaluasi kembali. Begitu juga dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tubuh BP Batam. Dalam hematnya, langkah tersebut adalah kebijakan yang tepat.

“Keputusan ini tentunya adalah untuk jangka panjang. Dan ini juga untuk perkembangan pembangunan di Provinsi Kepri. Kalau untuk Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang sebenarnya tidak ada masalah. Karena memang Bapak Presiden mengingkan untuk memangkas sistem birokrasi yang menghambat investasi,” tutup Tjahjo. (jpg/nur)

Baca Juga:
> Ini Kata Akademisi dan Praktisi Hukum Soal Pembubaran BP Batam
> Ini Alasan Presiden Jokowi Bubarkan BP Batam
> Dibubarkan, Ini Tanggapan BP Batam
> BP Batam Dibubarkan, Bagaimana Nasib Ribuan Karyawannya?
> Mendagri: Presiden Minta BP Batam Dibubarkan, Januari 2016 Harus Beres

Respon Anda?

komentar