Pemerintah Akan Jadikan Batam Daerah Berotonomi Khusus

506
Pesona Indonesia
Darmin Nasution, Menko Perekonomian. Foto: indopos
Darmin Nasution, Menko Perekonomian. Foto: indopos

batampos.co.id –  Pemerintah akan menjadikan Batam sebagai daerah otonomi khusus berbasis ekonomi. Langkah itu sebagai solusi atas persoalan yang ada saat ini seiring dualisme antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan pemerintah kota.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dirinya dalam rapat kabinet terbatas 4 Desember 2015 mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo  untuk membuat kajian serta rekomendasi tentang pembenahan dan revitalisasi Batam.

“Agar dapat berdaya saing dan menjadi pusat pertumbuhan ke depan,” ujar Darmin dalam jumpa pers di kantornya Kamis (31/12) sore.

Darmin menambahkan, harapan dan komitmen pemerintah terhadap Batam sangat besar sejak pulau yang berhadapan langsung dengan Singapura itu ditetapkan sebagai kawasan khusus pada 1970-an.  Karenanya, pemerintah pun telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan Batam sebagai tujuan investasi.

“Dengan menanfaatkan lokasi geografisnya yang sangat strategis di Selat Malaka, Batam diharapkan dapat menjadi economic door ASEAN,” tuturnya.

Hanya saja, kata Darmin, secara umum kondisi perkembangan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) Batam saat ini tidak sesuai dengan harapan. Sebab, pertumbuhan Batam justru stagnan dan cenderung menurun

Ternyata, faktor dominan penyebab mandeknya Batam adalah dualisme kewenangan di Batam. Sebab, di Batam ada badan pengelola kawasan yang dulunya bernama Otorita Batam (OB) dan pemerintah kota.

“Kondisi akibat dualisme yang terjadi membuat para investor tidak nyaman karena harus berurusan dengan dua institusi. Ini dianggap mengganggu pelayanan dan tidak memberikan kepastian,” ucap Darmin.

Untuk itu, Kemenko Perekonomian telah menyiapkan solusi yang akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. “Salah satunya adalah pembuatan undang-undang baru tentang otonomi khusus berbasis ekonomi,” tutur Darmin.

Menurutnya, pembentukan daerah khusus itu dimungkinkan sesuai UUD 1945 pasal 18 b. Dalam pasal itu disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

“Usulan solusi ini diharapkan dapat membuat Batam kembali berdaya saing dengan tata kelola yang compatible dengan Singapura, Hong Kong, Shenzen dan kawasan ekonomi lainnya yang jadi best practices di dunia,” tuturnya.(dna/ara/JPG)

Baca Juga:
> Koreksi Pernyataan Mendagri, Menko Darmin Pastikan BP Batam Tetap Ada
> Ini Pernyataan Terbaru Mendagri Soal Pembubaran BP Batam
> Kepala BP Batam Minta Investor Tidak Resah
> Pembubaran BP Batam Cukup Pakai PP, Status FTZ Batam Jadi KEK
> Ini Kata Akademisi dan Praktisi Hukum Soal Pembubaran BP Batam
> Ini Alasan Presiden Jokowi Bubarkan BP Batam
> Dibubarkan, Ini Tanggapan BP Batam
> BP Batam Dibubarkan, Bagaimana Nasib Ribuan Karyawannya?
> Mendagri: Presiden Minta BP Batam Dibubarkan, Januari 2016 Har

Respon Anda?

komentar