Tak Efektif, Swakelola Sampah di Batam Hamburkan Anggaran Daerah

448
Pesona Indonesia
Sampah jadi masalah tersendiri.
Sampah jadi masalah tersendiri.

batampos.co.id – Komisi III DPRD Kota Batam menilai swakelola pengangkutan sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) tidak efektif. Selain menghamburkan anggaran, program tersebut dianggap menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Parahnya lagi, kinerjanya lebih buruk dibandingkan pihak ketiga.  Banyak penumpukan sampah di wilayah yang di swakelolakan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, Senin (1/2/2016).

Djoko menyatakan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, syarat swakelola sudah diatur secara rinci.  “Ada aturan mainnya. Tak semuanya bisa di swakelolakan,” kata Djoko..

Program yang bisa diswakelolakan diantaranya  yang tak diminati penyedia barang dan jasa, pilot project, serta masuk kelompok barang yang tak terukur.  “Sedangkan program ini diminati, dan terukur,” katanya. Selain itu, prinsip swakelola adalah menghemat anggaran. “Tapi dalam hal ini, kita justeru menghamburkan anggaran,” kata Djoko.

Menurutnya, pengelolaan sampah melalui pihak ketiga hanya menghabisakan anggaran Rp16 Miliar untuk tiga Kecamatan. Sedangkan swakelola sampah DKP, anggarannya bisa membengkak hingga Rp19 Miliar. “Belum lagi anggaran pemiliharaan kendaran, bengsin, hingga pengawasan. Setiap tahun anggarannya selalu habis,” tuturnya lagi.

Parahnya lagi, lanjut Djoko, daerah yang diswakelolakan justeru lebih buruk. Sampah menumpuk di perumahan hingga ke jalan umum. “Boleh di cek di lapangan. Aapalagi di awal atau akhir tahun,” katanya lagi. Karenanya Komisi III menolak wacana swakelola sampah di seluruh Kecamatan di Mainland. “Kita tahan, namun lolos di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam,” kata Djoko.

Anggota Banggar DPRD Kota Batam,  Bustamin Hasibuan  mengatakan di tahun 2017  nanti, sembilan Kecamatan di Mainland akan diswakelolakan. Karenanya, DKP mengajukan penambahan 24 kendaraan berat maupun ringan di APBD 2016 senilai Rp19 Miliar.  Sehingga total armada mereka menjadi 121 unit. “Anggarannya sudah disetujui Banggar,” kata Bustamin.

Dengan penambahan armada tersebut sudah dipastikan anggaran pemeliharan akan meningkat. ” Tahun sebelumnya dengan 97 armada, anggaran pemeliharaan mencapai Rp9 Miliar. Khusus untuk oli Rp3 Miliar,” ungkapnya.

Bustamin tak menampik bila swakelola akan membengkakan anggaran, ketimbang pengelolaannya dilakukan pihak ketiga.  Namun pihaknya tak bisa berbuat banyak, karena mayoritas Banggar menyetujui program tersebut.

Dalam kesempatan itu Bustamin menambahkan, dalam anggaran 2015, DKP juga mengajukan anggaran GPS untuk 50 unit kendaraan. Dimana satu kendaran mencapai Rp5,5 Juta.

Peengajuan anggaran tersebut untuk memudahkan petugas dalam mengawasi pengangkutan sampah di lapangan. Karena selama ini sering telat mengangkut. “Petugas angkut banyak yang memilah dan menjual barang bernilai jual, seperti besi,” katanya.  (hgt)

Respon Anda?

komentar