DPRD Batam: Laporkan ke Penegak Hukum

263
Pesona Indonesia

DPRD-Batambatampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta tenaga harian lepas (THL) atau honorer yang diterima dengan cara membayar, agar melaporkannya ke aparat penegak hukum atau Komisi I DPRD Kota Batam. Sehingga oknum penerima suap itu bisa ditindak dan diproses hukum.

”Agar jera, sehingga hal tersebut tak terulang lagi di kemudian hari,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratimura, Jumat (5/2).

Menurut Nyanyang, penerimaan THL harusnya sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Bila penerimaan hanya berlandaskan uang, THL hanya bisa duduk dan nongkrong saja. ”Takkan bisa bekerja,” ungkapnya. Karena tak memiliki kemampuan yang dibutuhkan SKPD ataupun badan tempatnya bekerja.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Marzuki  menantang THL yang menjadi korban agar segera mengungkap identitas pelaku yang meminta suap. ”Siapa orangnya, sebut saja, kan nanti bisa dikonfirmasi kepada yang dituduhkan,” sarannya.

Jangan hanya menyebutkan inisial, sehingga tak bisa ditelusuri kebenarannya. ”Akhirnya menjadi polemik, dimanfaatkan orang yang tak bertanggungjawab. Siapa yang memancing, siapa yang mendapatkan ikan,” tuturnya lagi.

Sebelumnya, salah seorang tenaga honorer di Pemko Batam yang meminta namanya dirahasiakan, sebut saja A, mengungkap modus permintaan uang untuk menaikkan karir atau mengangkat status kepegawaian di lingkungan Pemko Batam. Ia menuturkan nasib istrinya, sebut saja B, yang masih berstatus THL dan mengajar di salah satu SD Negeri di wilayah Batam Kota.

Menurut A, untuk menaikkan status kepegawaian B jadi Tenaga Honorer Daerah (THD), harus ada uang pelicin. Ia tak menyebut nominalnya, namun dikatakan bervariasi dan berkisar puluhan juta. ”Kabarnya begitu (minta uang), soalnya untuk jadi honorer Pemko harus mengajar minimal 2 tahun, itu istri saya sudah mengajar lebih dari tiga tahun, syarat (administrasi) juga sudah dimasukkan semua, tapi belum di Acc (diterima),” kata A, kemarin.

Tak hanya berbayar, A juga mengungkap peluang jadi pegawai kian mudah jika ada beking atau perantaranya. Bisa saja, pejabat di lingkungan Pemko Batam sendiri, maupun anggota DPRD Kota Batam.

”Memang ada beberapa kok, sepertinya yang titipan itu tidak bayar,” kata dia.

Namun, tuduhan penerimaan pegawai honorer dengan berbayar itu dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, M Syahir. Bahkan, ia menantang balik yang menuduh hal tersebut untuk menghadap padanya. ”Tidak ada, jika ada, tolong laporkan ke kami,” kata Syahir, kemarin.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam kebakaran jenggot dengan tuduhan yang menyebut pengangkatan tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemko Batam harus dengan beking pejabat atau mesti dengan uang pelicin.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Batam, Ardiwinata membantah tudingan tersebut. Ia katakan, penerimaan pegawai di lingkungan Pemko Batam sudah sesuai prosedur yang ada.

”Tidak benar ada beking apalagi uang pelicin, karena (tenaga) honorer bekerja berdasarkan kebutuhan instansi masing-masing,” kata Ardi, kemarin.

Menurut dia, selama ini tenaga honorer yang diangkat atau dipekerjakan dengan sistem kontrak itu memang berdasarkan permintaan atau tingkat kebutuhan di masing-masing dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga, antara satu dinas dengan yang lain jumlah honorernya juga berbeda.

”Misalnya di Disdik (Dinas Pendidikan), kenapa honorernya banyak? Ya karena memang kebutuhan untuk mengajar (guru) juga cukup tinggi sedangkan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil)-nya terbatas,” papar Ardi.

Senada dengan itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, M Syahir juga menepis tuduhan adanya beking atau pelicin dalam pengangkatan honorer. Ia jelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menggunakan skema rasio penerimaan pegawai honorer berdasarkan kebutuhan.

”Misalnya guru kelas, karena bertambahnya sekolah maka butuh tambahan guru,” kata dia.

Namun, ketika disinggung terkait rasio ideal antara jumlah tenaga PNS dan honorer di suatu lembaga, Syahir lagi-lagi katakan hal itu bergantung kebutuhan dan beban kerja di masing-masing dinas.

”Kalau beban kerjanya berat dan banyak, seumpama suatu dinas butuh 40 pegawai tapi PNS yang ada baru 20, maka yang 20 lagi diambilkan dari honorer itu,” terang dia.

Menurut Kepala BKD, dengan proses verifikasi yang tengah berlangsung, diharapkan dapat menyaring tenaga honorer dengan porsi yang pas sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan. Sehingga, penempatan tenaga honorer itu tidak mubadzir.

”Misalnya di (Dinas) Tata Kota kegemukan (kebanyakan), bisa kita tarik atau pindahkan, kalau angka (jumlah) pegawai sudah cukup, tinggal komposisinya saja (diatur),” paparnya.

Syahir mengkau, proses verifikasi tak perlu berlama-lama sehingga status honorer cepat selesai. (hgt/rna)

Respon Anda?

komentar