Riky Indrakari Minta Aparat Usut Pungli Oknum Disdik

248
Pesona Indonesia
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari.  foto: yusuf hidayat / batam pos
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari.
foto: yusuf hidayat / batam pos

batampos.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari berharap dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam terhadap pihak sekolah diusut.

Pemerintah melalui inspektorat, lanjut Riky, tak bisa tinggal diam. Selaku aparat pengawasan internal pemerintah (Apip) seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, harusnya bisa menelusuri kebenaran berita itu. ”Jangan menjadi bulan-bulanan. Inspektorat harus mendalami dan menyampaikan hasilnya ke publik,” tutur Riky.

Bahkan Apip harusnya bertindak lebih dulu, sebelum BPK ataupun aparat penegak hukum lainya. Hasilnya, bisa tak ditemukan tindakan pidana, ditemukan tindak pidana tetapi kerugiannya dapat dikembalikan, atau tindak pidana yang harus diteruskan ke aparat penegak hukum.

”Pengawasan internal dulu dikedepankan agar tak menjadi mainan hukum,” katanya lagi.

Riky mengatakan, menghindari pungli oknum Disdik, sebetulnya mudah saja dilakukan pihak sekolah. Dengan cara melakukan transparansi anggaran belanja sekolah (ABH) baik dari APBD Kota Batam, Kepri, APBD, dana BOS, maupun Komite. ”Selama ini tak pernah dilakukan terbuka. Artinya sekolah siap menjadi obyek pungli,” ungkapnya lagi.

Bahkan Komisi IV DPRD Kota Batam yang menjadi mitra Disdik Kota Batam berkali-kali meminta data ABH kepada pihak sekolah, namun tak membuahkan hasil. ”Alasan sekolah harus sepengetahuan Disdik. Padahal tak ada hubungannya,” katanya lagi.

Anggota Komisi IV lainnya, Fauzan mengatakan transparasi anggaran kegiatan sekolah di Batam sangat buruk. Kalah dengan sekolah yang ada di hinterland (pulau). ”Anggaran sekolah di hinterland, dipampangkan melalui mading,” ungkapnya.

Harusnya sekolah di Batam juga demikian, dibuka dan dipublikasikan melalui website. Berapa total anggaran yang didapatkan baik dari APBD, APBN, komite, maupun dana BOS. ”Digunakan untuk apa saja,” ungkapnya.

Hal tersebut untuk meminimalisir pungli yang dilakukan oknum-oknum. ”Tak ada lagi celah anggaran untuk diselewengkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan akan menindak oknum pejabat di dinas jika benar telah meminta uang dari sejumlah kepala sekolah di Batam.

”Saya rasa tak ada. Tapi kalau ada, bakal kami tindak,” katanya kepada koran Batam Pos (grup batampos.co.id), kemarin.

Muslim juga menantang wakil kepala sekolah yang mengakui adanya pungli untuk berbicara kepadanya. Sehingga dapat menerangkan secara jelas, perihal pungli Rp 5 juta yang dipungut salah satu oknum pegawai Disdik. ”Saya mau tahu yang siapa berbicara itu,” ujarnya. (hgt)

Respon Anda?

komentar