Bupati Karimun Bayar Utang pada Kontraktor

291
Pesona Indonesia
Aunur Rafiq
Aunur Rafiq

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq, menegaskan, pihaknya telah membayar utang 2015 kepada kontraktor yang telah selesai mengerjakan proyek. Sebelum pembayaran dilakukan terlebih dulu tim dari inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan ke lapangan.

”Memang benar, tadi pagi (kemarin, red) kita sudah menandatangani anggaran pembayaran utang pemerintah kepada kontraktor. Insya Allah, sampai akhir bulan ini seluruhnya bisa diselesaikan,” ujarnya Selasa (23/2).

Jumlah utang diperkirakan mencapai Rp 70 miliar. Pembayaran dilakukan pertahap.

Disinggung tentang lelang proyek 2016, Rafiq mengatakan pihaknya masih menunda untuk beberapa waktu. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih fokus membayar utang yang ada.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun Dr TS Arif Fadillah, secara terpisah menyebutkan, dirinya sudah memanggil Badan Keuangan Daerah (BUD) untuk segera memproses pencairan dana kontraktor jika sudah memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

”Salah satu syaratnya berupa verifikasi dari inspektorat dan BPKP sudah ada. Jangan lagi ada hambatan atau diperlambat. Dananya sudah disiapkan,” katanya.

Berdasarkan laporan yang sudah diterima, terdapat 45 proyek pembangunan yang sudah selesai periksa tim. Setelah dilaporkan maka dikembalikan lagi ke dinas masing-masing untuk segera dibuatkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan. Sementara proyek lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Jika dipastikan proyek selesai sesuai dengan anggaran, maka dinyatakan siap untuk dibayar.

Menyinggung tentang rasionalisasi anggaran yang disebabkan merosotnya dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas), Arif menyatakan,  sampai saat ini jika dihitung dengan jumlah DBH Migas yang diterima pada awal tahun maka sudah ada sekitar Rp 200 miliar asionalisasi yang dilakukan dengan cara mendahulukan proyek yang benar-benar menjadi prioritas.

”Penerapan dalam mengeliuarkan anggaran juga kita atur yakni, dengan sistem triwulan. Artinya, pada triwulan pertama ini apa saja anggaran yang akan dikeluarkan dari kas daerah sudah ada semuanya. Di luar biaya gaji yang sifatnya sudah rutin,” jelasnya. (san)

Respon Anda?

komentar