Nasib Honorer Pemko Batam masih belum Jelas

758
Pesona Indonesia

pemkobatambatampos.co.id – Nasib honorer di lingkungan Pemko Batam belum jelas.

Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Wali Kota Batam pilih menyerahkan keputusan terkait nasib pegawai honorer itu pada Wali Kota Batam saat ini, Ahmad Dahlan.

“Saya belum Wali Kota, tanya ke Pak Wali (Ahmad Dahlan) saja, saya belum mengambil kebijakan, bukan hak saya,” kilah Rudi, Selasa (23/2).

Meski begitu, Rudi membenarkan pihaknya telah menerima daftar jumlah pegawai honorer hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam. Namun, lagi-lagi ia meminta wartawan menanyakan kepada Wali Kota Batam selaku pengambil keputusan di Pemko Batam.

“Wakil (Wali Kota) tugasnya membantu Wali Kota, bukan mengambil keputusan,” Rudi berdalih.

Hanya saja, ia tak menampik telah memberikan masukan pada Wali Kota Batam terkait keberlanjutan nasib pegawai honorer yang belum gajian selama dua bulan terakhir itu. Sayangnya, ia masih enggan mengungkap masukan yang diberikan pada Wali Kota Batam.

“Oh nanti, Pak Wali yang memutuskan, masukan (hanya diketahui) antara saya dengan yang saya beri masukan, nanti saya bilang begini tapi beliau tak mau kan salah juga,” katanya.

Ke depan, lanjut Rudi, Pemko Batam akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengatur formasi kepegawaian di lingkungan Pemko Batam. Bersandar pada aturan itu pula, ia katakan nantinya akan disesuaikan terkait tingkat kebutuhan pegawai.

“(Dalam UU) ASN itu ada ABK (Analisa Beban Kerja), kebutuhan setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berapa itu yang akan kita jalankan,” ujar Rudi.

Rudi juga mengingatkan para Kepala SKPD di lingkungan Pemko Batam agar tak lagi merekrut pegawai honorer tanpa sepengetahuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Alasannya, Pemko Batam akan melaksanakan aturan ASN dengan benar.

“Jadi, Kepala SKPD tidak boleh ujug-ujug (tiba-tiba) menerima honorer, (karena) kalau ketahuan (merekrut honorer) mudah-mudahan dia jadi Staf Ahli,” Rudi mengancam.

Sayangnya, ketika persoalan kejelasan nasib honorer itu dikonfirmasikan pada Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan melalui sambungan telepon dan pesan singkat, ia tak memberikan tanggapan.

Terpisah, Kepala BKD Kota Batam, M Syahir juga irit bicara terkait keberadaan sekitar 3.000 orang pegawai honorer yang belum jelas juntrungannya. Pasalnya, jumlah itu melebihi pegawia honorer yang telah terdata sebelumnya sebanyak 4.131 orang, yang gajinya telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2016.

“Siapa yang bilang tiga ribu?” kata Syahir, sembari meletakkan jari telunjuknya berdiri di depan mulut, tanda ia tak ingin bicara.

Lebih lanjut dicecar terkait nasib ribuan pegawai honorer tersebut, Syahir malah melempar tanggung jawab ke divisi lain. “Tanya Humas (Pemko Batam) saja,” katanya sambil berlalu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang HariS Pratimura meminta pemerintah mengevaluasi penambahan tiga ribu honorer di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena selain tak masuk data base Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, anggarannya juga tak tersedia.

“Bagaimana sistem perekrutannya,” kata Nyanyang. Menurut Nyanyang, pemerintah harus tegas. Bila perekrutan menyalahi ketentuan, melanggar surat edaran Wali Kota tentang pelarangan penambahan tenaga honorer, maka pemerintah harus mengabil sikap.

“Layak atau tidak untuk direkrut. Jangan diberikan harapan palsu, dipekerjakan dengan janji akan direkrut, tapi tak diberikan gaji dan kepastian. Kasian,” kata Nyanyang.

Selain itu, pemerintah diminta segera merealisasikan gaji 4.131 honorer yang sudah dialokasikan melalui APBD 2016. Jangan sampai nasib gaji mereka tak jelas hanya karena masalah membengkaknya jumlah honorer ini. (bpos)

Respon Anda?

komentar