Revisi UU KPK Harus Dicabut dari Prolegnas

213
Pesona Indonesia
Ketua DPR Ade Komarudin (kanan) bersama Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2). Pertemuan tersebut membahas agenda prioritas legislasi nasional, diantaranya terkait pengampunan pajak dan penundaan revisi UU KPK. foto: raka denny / jawa pos
Ketua DPR Ade Komarudin (kanan) bersama Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2). Pertemuan tersebut membahas agenda prioritas legislasi nasional, diantaranya terkait pengampunan pajak dan penundaan revisi UU KPK.
foto: raka denny / jawa pos

batampos.co.id – Kebijakan Presiden Joko Widodo menunda pembahasan revisi UU KPK belum sepenuhnya memuaskan harapan publik. Termasuk KPK sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Pimpinan KPK setuju jika revisi UU KPK lebih baik dikeluarkan dari program legislasi nasional atau prolegnas.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, akan lebih baik jika revisi UU KPK dicabut dari prolegnas. ”Lebih baik dicabut jadi kita bersama fokus dalam mengudak-udak para koruptor,” ujar Saut. Menurut dia, saat ini pemberantasan korupsi entah itu program pencegahan maupun penindakan harus dilakukan bersama-sama. Sebab indeks persepsi korupsi Indonesia masih terjerembab di bawah angka 5. Saut juga menambahkan harusnya sebelum revisi masuk prolegnas, DPR dan Pemerintah menyusun naskah akademis. Nah, di dalamnya KPK harus dilibatkan.

Senada dengan Saut, komisioner KPK lainnya, Laode M. Syarief juga berharap revisi UU KPK dikeluarkan dari prolegnas. Dia memberi saran agar DPR menyelesaikan dulu sejumlah undang-undang yang lebih prioritas, misalnya RUU Perampasan Aset. ”UU Perampasan Aset itu akan memperkuat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan maupun Polri,” ujarnya.

Suara pencabutan revisi UU KPK dari prolegnas juga berhembus di parlemen. Setidaknya, hingga kemarin, dua fraksi yang telah terang menyuarakannya. Yaitu, dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS. Bahkan, khusus untuk PKS, penegasan tentang dorongan tersebut disampaikan langsung Presiden PKS Sohibul Iman. ”Sikap PKS tidak hanya menunda, kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam prolegnas,” kata Sohibul, lewat keterangan tertulisnya, di Jakarta, kemarin (23/2).

Menurut dia, energi DPR dan pemerintah lebih baik difokuskan UU lain yang lebih subtantif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. Mulai dari RUU Kewirausahaan Nasional; RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam: RUU Ekonomi Kreatif, dan beberapa RUU prioritas lainnya.

Selain PKS, Gerindra juga meminta hal yang sama. Sikap tersebut didasarkan pada rapat fraksi, di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin. ”Jangan sekedar ditunda, Kalau menunda itu kan bisa dibahas, meski juga bisa tidak. Makanya, kami minta dikeluarkan (dari prolegnas) saja,” tegas Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis, usai rapat.

Meski menyatakan kalau penundaan tetap perlu diberikan apresiasi, namun lanjut dia, 4 poin revisi UU KPK yang ada saat ini telah jelas-jelas akan melemahkan KPK. ”Jadi, kalau yang mau disosialisasikan empat poin, tetap saja kami akan menolak,” tandasnya.

Sebelum akhirnya pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi UU KPK, DPR sempat mengagendakan pengambilan keputusan draf revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR, pada sidang paripurna, kemarin. Sidang paripurna akhirnya hanya memuat agenda tunggal pengesahan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Penghapusan agenda pengambilan keputusan revisi UU KPK diputus pada rapat Badan Musyawarah (Bamus), pagi hari jelang sidang paripurna.

Merespon sikap terakhir sejumlah fraksi tersebut, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto hanya mengingatkan kalau pencabutan revisi UU KPK, bukan hanya berada di tangan DPR. Pemerintah, lanjut dia, juga harus sepakat terhadap hal yang sama.

”Yang pasti, sekarang masih di prolegnas, DPR tidak bisa mencabut tiba-tiba, harus ada kesepakatan dengan pemerintah juga,” jelas Agus.

Sementara itu, dorongan untuk melanjutkan revisi UU KPK terus disuarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut dia, penundaan saat ini dimaksudkan untuk menguatkan konsep revisi, termasuk sosialisasi ke publik. ”Supaya semua paham kalau ini untuk penguatan KPK,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (23/2).

JK menyatakan, UU KPK perlu direvisi untuk melengkapi hal-hal yang kurang selama ini. (gun/dyn/owi/jpgrup)

Respon Anda?

komentar