Pemda Harus Cari Duit, Jangan Harap APBD Saja

271
Pesona Indonesia

Baleg-DPR-RI-kunjungan-Kerja-Ke-Kepri-3-f-Cecep-Mulyanabatampos.co.id – Pemerintah daerah dituntut bekerja ekstra keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Saat ini, pemerintah pusat dan DPR tengah menyiapkan pembahasan RUU PAD yang salah satu poinnya mendorong daerah lebih mandiri dalam hal anggaran.

”Jadi daerah tidak lagi tergantung kepada APBN. Tetapi sebaliknya, daerah harus bisa meraup PAD sebanyak-banyaknya,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR, Totok Daryanto, saat sosialisasi Prolegnas 2016 di Graha Kepri, Batam, Rabu (24/2).

Ia mengatakan, saat ini di Indonesia kebanyakn daerah hanya bergantung kepada anggaran dari pusat. Porsinya, rata-rata 70 persen anggaran di daerah berasal dari pusat. Dengan adanya UU PAD ini, nantinya diharapkan porsi anggaran dari pusat akan berkurang.

”Kalau bisa PAD sebanyak 40 persen atau kalau memungkinkan 50 persen akan sangat bagus. Sehingga APBN bisa lebih maksimal digunakan untuk pembangunan,” katanya.

Selain itu, RUU yang sudah mendesak untuk dibahas yakni terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di mana selama ini BUMD ini banyak yang kurang maksimal dan jauh ketinggalan dari BUMN.

”Jadi diharapkan BUMD ini bisa bergerak cepat dan mengimbangi BUMN. Selama ini BUMN bergerak cepat, jauh meninggalkan BUMD,” katanya.

Acara sosialisasi Prolegnas tahun 2016 dan perubahan prolegnas RUU tahun 2015-2019 ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Wakil Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Jhon Arizal, dan beberapa anggota dari DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa setahun ini ada sekitar 40 RUU yang menjadi prioritas pembahasan di DPR. Tetapi belakangan RUU tentang KPK ditunda pembahasannya. Sehingga totalnya menjadi 39 RUU.

”Kita tidak tahu sampai kapan penundaan ini. Kita lihat saja. Tetapi katanya ditunda, apakah nanti sampai selesai masa jabatan atau tidak, kita lihat saja,” kata Totok lagi.

Nurdin Basirun, Wakil Gubernur Kepri, menyambut baik RUU PAD ini. Tetapi ia berharap agar DPR tetap memerhatikan usulan dari daerah mengenai subastansi RUU yang akan dibahas nanti.

”Kita berharap agar RUU yang akan dibahas ini bisa tetap menguntungkan daerah, dan jangan menghilangkan hak-hak daerah,” katanya.

Demikian halnya terkait Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas), agar dilakukan kajian oleh pusat. Sebab beberapa tahun belakangan ini, nilai DBH Migas untuk Kepri yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi terus menurun.

”Kita ini penghasil yang cukup besar, tetapi pendapatan kita dari DBH tersebut sangat minim. Ini juga harus menjadi perhatian serius dari pusat,” katanya. (ian)

Respon Anda?

komentar