UU Tapera Mungkinkan Warga Miskin Punya Rumah

338
Pesona Indonesia
Warga miskin bisa menghirup udara segar saat bangun pagi. mereka dijamin untuk punya rumah.
Warga miskin bisa menghirup udara segar saat bangun pagi. mereka dijamin untuk punya rumah.

batampos.co.id – Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disahkan oleh DPR, Selasa (23/2). UU ini mengamanahkan pemerintah untuk menyediakan perumahan yang murah dan terjangkau kepada rakyatnya yang masuk kategori miskin.

”Adanya aturan ini memberikan jaminan bagi rakyat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah,” kata Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi.

UU Tapera ini juga mendelegasikan beberapa aturan turunan yakni, enam peraturan pemerintah (PP), dua peraturan presiden (pepres), satu keputusan presiden (kepres), delapan peraturan badan Tapera (BP Tapera).

Dalam pasal 7 UU Tapera disebutkan, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Kepesertaan Tapera berakhir karena telah pensiun bagi pekerja, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meningal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.

Untuk mendapat pembiayaan perumahan peserta harus memenuhi persyaratan, mempunyai masa kepesertaan 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah, atau menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah pertama.

Pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara Badan Pemeriksan Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Presiden akan membentuk Komite Tapera paling lambat tiga bulan terhitung sejak UU ini diundangkan.

Yoseph menegaskan bahwa inti pokok dari RUU Tapera adalah menyediakan sebuah payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga negara Indonesia maupun asing yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menabung sebagian dari penghasilannya di Bank Kustodian yang akan dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera untuk dikelola dan dimanfaatkan guna penyediaan rumah murah dan layak.

Pemanfaatan dana Tapera dan hasil pemupukannya hanya untuk peserta yang akan membeli, membangun atau merenovasi rumah pertama, serta akan dikembalikan pada saat peserta berusia 58 tahun atau sudah pensiun.

”Inilah subtansi kegotongroyongan seluruh warga bangsa bahwa penabung yang mampu dan sudah memiliki rumah merelakan sebagian penghasilannya ditabung dengan bunga murah, dengan tujuan membantu warga yang penghasilannya rendah,” ucap dia.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan, aturan teknis mengenai besaran pembagian iuran Tapera akan diatur dalam PP. ”Besarannya akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional,” kata Basuki.

Selama masa tenggang dua tahun sebelum diimplementasikan, langkah yang dilakukan adalah meleburkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (BAPERTARUM). Basuki juga berjanji walau ada penggabungan namun tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Besaran simpanan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 3 persen dari gaji atau upah paling banyak sebesar 20 kali upah minimum untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.

Penghasilan rata-rata per bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya paling banyak sebesar 20 kali upah minimum untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditanggung bersama oleh peserta sebesar 2,5 persen dan pemberi kerja sebesar 0,5 persen.

Bila Tapera resmi berlaku, maka setiap bulannya gaji pegawai akan dipotong untuk iuran mencapai 6 persen. Angka itu terdiri dari 3 persen untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan 2,5 persen untuk Tapera. Perhitungan berdasarkan besaran gaji pokok.

Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono, memaparkan ada empat keuntungan yang bisa didapatkan rakyat jika UU Tapera ini dijalankan dengan baik. “Tapera ini perlu, karena perumahan rakyat itu dibutuhkan untuk melindungi rakyat,” ungkap Bambang, kemarin (24/2).

Anggota DPR dari dapil Jawa Timur I ini menjelaskan empat poin yang dimaksud adalah, pertama, dengan adanya UU Tapera diharapkan masyarakat mendapat hunian yang layak, sehingga masyarakat bisa istirahat dengan baik. Dengan begitu mereka dapat bekerja dengan aktivitasnya masing-masing secara produktif.

Kedua pengadaan rumah untuk rakyat yang berbenghasilan menengah ke bawah berdampak pada anak-anak yang ada di perumahan ini bisa belajar dengan baik, sehingga mampu melahirkan generasi bangsa yang unggul.

Ketiga, rumah bagi rakyat bisa menimbulkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia. Dengan adanya rumah rakyat tanggung jawab negara terhadap penduduknya sebagai warga negara tentu memenuhi amanat konstitusi, yakni kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun poin keempat, kata politikus Gerindra ini, rumah rakyat bisa mewujudkan kesehatan lingkungan. “Rumah rakyat juga akan memberikan kesehatan bagi warganegara, masyarakat akan terlindungi dari berbagai macam penyakit,” papar Bambang.

Meskipun Bambang memiliki ekspektasi yang positif terhadap pengesahan UU Tapera ini, namun dia juga memberikan catatan agar implementasi dari UU tersebut, yang berada di bawah kewenangan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan jujur, tanpa ada penyelewengan dalam prosesnya. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar