Validasi Informasi Lowongan Kerja

452
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Banyaknya kasus penipuan berkedok informasi lowongan kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bakal diberantas dengan skema validasi informasi. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri mengatakan, selama ini memang banyak calo TKI di daerah yang memberikan informasi tidak benar. Misalnya, soal informasi penempatan, gaji, dan prosedur.

”Karena itu, pemerintah akan menyediakan informasi seputar TKI yang sudah divalidasi,” ujarnya usai rapat di Kantor Presiden kemarin (24/2)

Hanif menyebut, langkah itu merupakan salah satu poin yang akan masuk dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang kini tengah difinalisasi. Informasi tersebut, lanjut dia, bisa menjadi panduan bagi para calon TKI. ”Jadi informasinya dibuat mudah diakses publik. Misalnya, lewat website,” katanya.

Menurut Hanif, RUU PPILN akan menjadi instrumen bagi pemerintah untuk hadir dalam tiap proses migrasi TKI. Yakni, mulai dari pembuatan dokumen, kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, proses keberangkatan, hingga perlindungan saat sudah berada di mancanegara. ”Dari awal sampai akhir, pemerintah akan memberikan layanan yang memudahkan,” janjinya.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, UU PPILN juga akan mengatur lebih jelas kewenangan antara Kemenakertrans dengan BNP2TKI. Selama ini, baik pengusaha jasa TKI maupun TKI masih dibuat bingung dengan adanya tumpang tindih kewenangan. ”Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana peran Kemenakertrans selaku regulator dan BNP2TKI selaku operator,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah turut mengapresiasi pemerintah yang menginisiasi RUU PPILN. Dia berharap pemerintah benar-benar bisa mengubah paradigma TKI dari hanya sebuah komoditas bisnis menjadi subyek pekerja yang harus dilayani.

”Selama ini, banyak buruh migran harus tergencet oleh keadaan karena beban yang mereka tanggung. Mereka bekerja tanpa ada jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar mereka,” terangnya.

Dia menyoroti bagaimana praktek penyaluran TKI ilegal masih terjadi tanpa ada tindakan penanggulangan yang tegas. Padahal, saat ini sudah ada undang-undang perlindungan TKI dan undang-undang tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dua aturan tersebut harusnya bisa menekan arus TKI Ilegal dengan menindak jaringan penyalur.

”Tapi, buktinya sampai saat ini kami belum menemukan ada oknum penyalur TKI yang dipidana karena kasus penyaluran TKI Ilegal. Sanksi paling berat paling hanya pembekuan izin perusahaan. Padahal, oknum itu bisa membuat perusahaan baru dengan mudah,” ujarnya. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar