Administrasi Anambas Belum Rapi, Penyebab Tak Dapat WTP

642
Pesona Indonesia
 Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nurman. foto:rpg
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nurman. foto:rpg

batampos.co.id – Asisten I Sekretariat Daerah Pemkab Kepulauan Anambas Nurman, mengatakan Kabupaten Kepulauan Anambas hingga saat ini masih menyandang status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyebabnya masih menggantung penyerahan aset dari Kabupaten Natuna lantaran masih kurangnya data pendukung.
”Penyerahan asetnya antara dua kabupaten sudah selesai. Tapi yang menjadi kendala adalah belum lengkapnya data pendukung,” ungkap Nurman, Senin (29/2).

Nurman mencontohkan, ketika Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Induk menyerahkan sebidang tanah, data pendukungnya seperti sertifikat maupun surat perjanjian jual belinya pun tidak ada. Contoh lain, penyerahan sepeda motor dinas, motornya ada tapi BPKB ataupun STNK-nya tidak ada.

”Ini yang menjadi salah satu penyebab BPK belum bisa memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian (DTP) ke Pemkab Anambas karena administrasinya belum rapi,” sebut Nurman.

Sementara itu, Kepala Inspektorat (Inspektur) Pemkab Kepulauan Anambas Erson Gempa. mengatakan, pihaknya telah berupaya mencari penyebab dan jalan keluarnya. Diakuinya bahwa penyebabnya yakni terkait kerapian administrasi.

”Kami sudah temukan penyebabnya mengapa Anambas masih berstatus WDP itu karena kurang rapinya administrasi. Sekarang kami sudah temukan penyebabnya dan akan diperbaiki. Semoga tahun ini kita memperoleh WTP,” ungkap Erson. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar