Dahlan Pensiun, Dewan Baru Sorot Program Pembangunan Batam

591
Pesona Indonesia
Ahmad Dahlan, Mantan Wali Kota Batam. Foto: Johanes Kennedy/batampos
Ahmad Dahlan, Mantan Wali Kota Batam. Foto: Johanes Kennedy/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dinilai gagal merealisasikan program pembangunan. Selama lima tahun, tak ada perkembangan yang signifikan. Baik dari sektor pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur.

“Kinerja lima tahun gagal,” kata Anggota Pansus Laporan Kerja Pertanggungjawaban  (LKPJ) Akhir masa jabatan (AMJ) 2011-2016, Aman, usai paripurna ke 6 masa persidangan II tahun 2016, Senin (29/2/2016).

Hal itu lanjut Aman karena buruknya kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektor perencanaan. “Bappeda sebagai grand design, yang menentukan arah pembangunan,” kata Aman.

Akibatnya, Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tumpang tindih, tidak sama dan sinergi antara satu dengan lainnya. Visi dan misi pemerintah yang dijabarkan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menenegah Daerah (RPJMD) 2011-2016 tak berjalan.

Karenanya pansus meminta pemerintah mereposisi Bappeda yang lama ditempati Wan Darusalam. Serta mengganti tujuh pimpinan SKPD yang dinilai  gagal menjalankan tugas serta programnya selama ini. Seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Tata Kota (Distako).

Sementara itu, sekretaris LKPj tahun anggaran 2015, Ides Mardi menyampaikan, muatan serta substansi LKPJ Pemko tahun ini sama persis dengan tahun sebelumnya. Hanya sekedar menyampaikan keberhasilan merealisasikan belanja serta program.

Sedangkan capaian kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah tidak dituangkan dalam LKPJ . “Sehingga kinerja yang dilakukan tak bisa diukur keberhasilan serta kegagalannya dalam merealisasikan RKPD maupun RPJMD,” kata Ides.

Dalam kesempatan itu, Pansus meminta pemerintah mengavaluasi beberapa pimpinan SKPD yang  dinilai tak mengatahui peran serta fungsinya. Diantaranya BKD, Bappeda, Dinkes, serta  Kesbangpol  dan Linmas.(hgt)

Respon Anda?

komentar