DPRD Kepri Bentuk Pansus Non-Perda, Fokus Bahas Potensi Perekonomian Batam

371
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Pembahasan wacana peralihan status khusus bagi Kota Batam di tingkat pusat juga menyedot perhatian di daerah. Yang paling anyar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepuluan Riau sampai perlu membentuk sebuah panitia khusus (Pansus) non-perda. Dikatakan sedemikian lantaran kerja pansus ini bukan untuk menghasilkan peraturan daerah (perda). Melainkan butir-butir rekomendasi.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menjelaskan, pansus ini mengemban misi spesial. “Yakni untuk menggali potensi kawasan perekonomian Batam. Yang nantinya tertuang dalam rekomendasi dan diberikan kepada tim khusus yang telah dibentuk pemerintah pusat,” terang Jumaga, kemarin.

Kesepakatan pembentukan pansus ini muncul pada sidang paripurna, Senin (29/2). Kendati tidak menghasilkan perda, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Alex Guspeneldi menuturkan, pansus ini tetap mesti ada. “Rekomendasinya apa saja, itu yang akan dibahas nanti oleh anggota pansusnya,” tutur Alex.

Alex menambahkan, keperluan pansus ini juga untuk memberikan pemikiran yang berbeda mengenai kawasan Batam. Sebelum akhirnya, pemerintah pusat mengambil keputusan terkait kawasan perekonomian Batam. Yang mana pada saat ini, didengungkan akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Jangan sampai niat mulia untuk Batam, malah blunder. Saya pikir, rekomendasi yang nantinya dihasilkan pansus ini bisa menjadi masukan pemikiran tersendiri,” ujar Alex.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat berencana membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan menjadikan Batam sebagai KEK. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan proses pencabutannya tidak akan lama.

Berdasarkan rapat bersama kabinet bersama, kata Tjahjo, BP Batam bisa dibubarkan cukup menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) karena sedari awal sejarah pembentukan BP Batam yang dulu bernama Otorita Batam (OB) juga dengan PP, yakni PP 46 Tahun 2007.

“Hasil rapat Depgari dipercepat dengan PP,” tegas Tjahjo, usai melantik pejabat baru Gubernur Kepri di Tanjungpinang, Rabu (30/12).

Tjahjo juga mengatakan, status kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Terobosan ini, akan mempercepat proses pembubarannya.

“Terkait kewenangan itu nanti, akan diserahkan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah,” jelas Tjahjo.

Demikian juga dengan konsep pembangunan infrastruktur tidak lagi dibebankan kepada investor, melainkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Tjahjo, Kepri adalah daerah perbatasan yang rawan dengan tindakan-tindakan ilegal. Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, ada 39 jalur tikus di Provinsi Kepri yang rawan penyelundupan.

“Jalur-jalur ini yang menjadi pintu masuk narkoba, barang bekas, senjata tajam sampai manusia. Atas dasar itulah Presiden menginginakan adanya perubahan status dari FTZ menjadi KEK. Penegasan Bapak Presiden Januari harus selesai,” tegas Tjahjo. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar