Masih Ada Sandungan saat Urus Kredit UMKM

598
Pesona Indonesia
ANGGOTA Kadin Batam, Andi Bola bersama anggota DPRD Batam, Ricki Indrakari dan Kadis PMP KUKM Batam, Pebrialin menjelaskan ke peserta diskusi jurnalis yang membahas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Hotel Venesia Batamcenter, Senin (29/2). foto: cecep mul;yana / batampos
ANGGOTA Kadin Batam, Andi Bola bersama anggota DPRD Batam, Ricki Indrakari dan Kadis PMP KUKM Batam, Pebrialin menjelaskan ke peserta diskusi jurnalis yang membahas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Hotel Venesia Batamcenter, Senin (29/2).
foto: cecep mul;yana / batampos

batampos.co.id – Semua orang sepakat, dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus digalakkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Batam Pebrialin mengatakan, Batam jangan hanya menjadi pasar bagi produk luar.

“Produk kita harus bisa menguasai pasar Batam bahkan sampai ke ASEAN,” ujarnya dalam forum jurnalis yang digagas Bank Mandiri di Hotel Venesia, Senin (29/2).

Ini artinya, produk UMKM Batam harus berdaya saing. Namun, berdaya saing juga belum cukup. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam dan Bea Cukai, juga harus bisa mempermudah mekanisme ekspor produk Batam. Apakah itu melalui konsep business to business (B to B) atau government to government (G to G).

“Mungkin kita bisa meminta bantuan KBRI setempat yang di Singapura untuk meningkatkan produk UMKM kita di Singapura,” tuturnya lagi.

Namun demikian, Pebrialin tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi para UMKM. Tantangan yang paling mendasar, yang paling dikeluhkan masyarakat, adalah modal dan kualitas. Kualitas ini lebih condong pada kualitas kemasan produk.

“Tapi sekarang kita sudah punya rumah kemasan yang bisa membantu para UMKM,” katanya.

Kalau soal permodalan, pemerintah pusat telah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 9 persen di awal tahun ini. Selain itu, bank penyalur KUR bagi pelaku UMKM itu pun bertambah. Bank Mandiri menjadi salah satunya.

Disampaikan Manajer Kluster Mikro Bank Mandiri Kepulauan Riau, Teruna Heis, telah menyalurkan KUR hingga Rp 18 miliar di awal tahun 2016 ini. Jumlah itu, sebenarnya, masih bisa bertambah. Potensi penyaluran KUR di wilayah Kepulauan Riau ini masih sangat besar. Sayang, mereka terganjal agunan.

“Kendala kami itu ada di sertifikat tanah yang diagunkan. Kebanyakan pemohon itu masih tinggal di kavling,” katanya.

Sertifikat itu harus dicek terlebih dahulu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Badan Pengusahaan (BP) Batam. Proses inilah yang memakan waktu lama. Terkadang, mereka menghabiskan waktu satu minggu penuh hanya untuk menunggu proses pengecekan tersebut.

Belum lagi masyarakat yang tinggal di kabupaten lain di luar Batam. Seperti di Kepulauan Natuna dan Tanjungbalai Karimun. Status tanah mereka masih berupa tanah belah desa. Pengecekan tanah ini jauh lebih sulit.

“Pada dasarnya, proses kami cepat karena kami memiliki 154 orang dalam tim marketing. Tapi karena sertifikat itulah, kami tidak bisa cepat mengurusnya,” tuturnya.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi di lapangan adalah munculnya pungli dari oknum petugas pemerintahan di kantor kelurahan. Para pelaku UMKM mengaku dimintai uang Rp 200 ribu ketika mengurus surat izin usaha di kantor kelurahan.

“Kasihan para pelaku itu. Seharusnya mereka bisa mengurus gratis tapi tetap harus membayar,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Batam Ricky Indrakari mengatakan, Pemimpin Batam yang baru harus bisa mempermudah pengurusan izin usaha. Sehingga para pelaku UMKM semakin bertambah.

“Jangan hanya pengurusan KTP yang dipercepat. Tetapi juga pengurusan usaha,” kata Riki Indrakari. (ceu)

Respon Anda?

komentar