Anggota DPRD Usul Natuna-Anambas Jadi Provinsi Istimewa Pulau Tujuh

453
Pesona Indonesia
DPRD Anambas. foto:dok
DPRD Anambas. foto:dok

batampos.co.id – Pembentukan provinsi baru dengan nama Provinsi Istimewa Pulau Tujuh mulai muncul kepermukaan dan menjadi bahan pembicaraan hangat dikalangan masyarakat. Bahkan ide ini muncul dari kalangan pejabat.

Wakil Ketua II DPRD Anambas , Amat Yani, mengungkapkan alasan disebut Provinsi Istimewa Pulau Tujuh, sebab memiliki potensi baik itu Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang sudah mampu, dan pantas untuk disejajarkan dengan Provinsi Instimewa yang ada saat ini.” Saya rasa ini tidak berlebihan karena daerah ini memang telah pantas dibentuk provinsi istimewa baru,” ungkapnya melalui telepon, Selasa (1/3).

Dari sudut pandang geografis maupun strategis pertahanan, dibentuknya provinsi baru memang sudah sangat layak dan penting karena merupakan beranda terdepan. “Saya sebutkan kembali lebih kuat provinsi dari pada kabupaten, alangkah lebih baik pemerintah pusat memperhatikan ini mengingat banyak konflik yang terjadi di Laut China Selatan dan ini sangat dekat dengan kita,” tegasnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, hendaknya baik Kabupaten Natuna maupun Kabupaten Kepulauan Anambas menyiapkan diri dengan membentuk panitia pembentukan Daerah Istimewa Pulau Tujuh, tanpa menyebutkan ibu kota provinsi. Menurutnya, jika yang berbatasan langsung dengan negara tetangga itu provinsi jauh lebih kuat dari pada hanya kabupaten.

“Kita ketahui saat ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga itu Kabupaten Natuna dan Anambas alangkah lebih baik kalau dibentuk provinsi dengan memekarkan kedua kabupaten dan membentuk provinsi istimewa yang baru,” cetus Yani.

Meski demikian ada juga warga yang kurang setuju dengan pernyataan Amat Yani. Terutama mengenai cukupnya SDM. Salah seorang warga yang menyebut dirinya Dharpa, mengatakan, hal tersebut sangat tidak logis karena saat ini khususnya SDM yang ada di Anambas saja masih minim.

Baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Dengan SDM yang masih kurang, kata Dharpa, maka akan kesulitan untuk membentuk kabupaten baru. Dirinya yakin bahwa untuk memenuhi syarat pertama saja tidak akan terpenuhi. “Sekarang saja SDM-nya masih kurang, kalau dibentuk kabupaten baru, mau diisi siapa. Itu dari segi kekurangan SDM. Ini keinginan yang berlebihan,” ungkapnya.

Sementara itu, kata Dharpa lagi, jika dilihat dari segi kualitas SDM juga sangat tidak memungkinkan. Karena SDM yang bekerja di provinsi tentunya lebih memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan SDM yang ada di kabupaten. Menurutnya, selama ini untuk mengelola kabupaten saja belum mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan selama lebih dari tujuh tahun, Anambas masih buruk sistem administrasinya.

Hal ini terlihat dari hasil audit BPK yang masih memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian. “Kalau seperti ini harusnya mereka itu sadar diri bahwa kemampuan SDM itu masih rendah, jadi tidak usah muluk-muluk. Sejahterakan dulu masyarakat baru bercita-cita yang lebih baik,” cetusnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar