Belum Maksimal, Peraturan Jam Malam di Bintan Kembali Dibahas

551
Pesona Indonesia
Camat Bintan Timur, Hasan. foto:fatih muftih/batampos
Camat Bintan Timur, Hasan. foto:fatih muftih/batampos

batampos.co.id – Terhitung sudah lebih dari setahun Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 disahkan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal. Hal ini disinyalir karena belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) lebih rinci mengenai Perbup bertanggal 28 Oktober 2014 itu.

Camat Bintan Timur, Hasan berpendapat sama. Ketiadaan juklak dan juknis yang lebih rinci kerap menyulitkan penerapan Perbup Jam Malam ini. “Kami dari kecamatan siap mendukung, tapi kalau memang akan dibahas lagi, sebaiknya ada juklak dan juknis yang lebih jelas,” ujar Hasan, kemarin.

Karena selama ini, sepemantauan Hasan dalam pelaksanaan Perbup Jam Malam di wilayah kerjanya kerap terjadi persinggungan kewenangan di ranah penindakan. Karena dalam Perbup itu, ada banyak pihak yang bersinggungan secara langsung. Dari Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Bintan, Dinas Pendidikan, dan juga aparat kepolisian.

Hasan menambahkan, konon Bupati Bintan Apri Sujadi juga sudah mendukung agar Perbup Jam Malam ini kembali dibahas bersama. Termasuk juga anggaran pelaksanannya yang selama tahun kemarin sempat menjadi kendala. “Kalau berbicara anggaran untuk pelaksanaan di lapangan tentunya Pemkab yang akan membahasnya. Pada intinya, kami di kecamatan siap mendukung pelaksanaannya agar lebih maksimal,” ucap Hasan.

Sementara itu ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Hesty Gustrian menerangkan, komitmen untuk melanjutkan kembali pembahasan Perbup Jam Malam itu juga tertuang melalui pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) ketertiban umum, yang sudah diajukan Pemkab Bintan, sepekan lalu. Saat ini tahapannya sudah sampai pada pembentukan panitia khusus. “Nanti akan dibahas lebih lanjut, termasuk juga mengenai pelaksanaan jam malam itu,” ungkap politisi asal Partai Amanat Nasional ini.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi sudah berjanji akan memeriksa rancangan program yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang berkenaan mengurus pelaksanaan Perbup jam malam ini. Di antaranya dari tingkat kecamatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Satpol PP.

“Saya merasa ini program yang penting melihat peristiwa kriminal akhir-akhir ini yang melibatkan korban anak-anak,” kata politisi asal Partai Golkar ini.

Bila memang nanti dari hasil pemeriksaan tidak didapati alokasi dana operasional Perbup jam malam, Lamen juga bakal meminta penjelasan dari SKPD terkait. Kalau di tingkat komisi, Lamen akan mempertegas pentingnya pelaksanaan program ini.

“Tugas anggota legislatif memang begitu. Yang penting diajukan saja dulu. Jangan sampai sudah setahun seperti ini Perbup itu cuma jadi hiasan saja kalau tak dilaksanakan,” pungkasnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar