Dapat DBH Migas Rp 12 Miliar, Garda Andalas Desak Pusat Perhatikan DBH Kepri

455
Pesona Indonesia
Presiden Gerakan Rakyat dan Pemuda (Garda) Andalas Bersatu, Rusman Simaremare.
Presiden Gerakan Rakyat dan Pemuda (Garda) Andalas Bersatu, Rusman Simaremare.

batampos.co.id – Presiden Gerakan Rakyat dan Pemuda (Garda) Andalas Bersatu, Rusman Simaremare mendesak pemerintah pusat memperhatikan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) Provinsi Kepri agar lebih adil dan propersional.

“Sebagai daerah penghasil migas di Natuna dan Anambas serta jalur distribusi pipa migas sepanjang 350 kilometer terbentang dari Natuna hingga Sakra Island Singapura yang disewa Sembawang Corporation selama 30 tahun, tak layak DBH migas yang diterima Kepri tahun 2016 ini sebesar Rp12 miliar,” ujar Rusman Simaremare atau yang biasa disapa Galemoth Aritonang kepada wartawan di Mega Mall Batam Centre, Selasa (23/2).

Meskipun saat ini harga minyak dunia turun, kata Galemoth, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya DBM migas Kepri sebesar Rp400 miliar sampai Rp500 miliar, turunnya hingga 96 persenan.

Sesuai dengan janji kampanye Presiden Jokowi memajukan provinsi perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia dan menjadikan maritim sebagai fokus pembangunan, kata Galemoth, harusnya pusat memperhatikan pembangunan Kepri lebih maju ke depan dengan mengalokasikan DBH migas yang lebih besar.

“Blok Natuna D-Alpa harus membawa kemakmuran bagi masyarakat Kepri. Kepri jangan hanya jadi penonton, itu sebabnya Garda Andalas Bersatu terpanggil,” tegasnya.

Soal DBH Kepri yang sedikit ini, Galemoth mengaku pihaknya akan beraudiensi dengan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kemenko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Kemendagri Tjahjo Kumolo, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution,” terangnya.

Menteri Dalam Negeri Garda Andalas Bersatu, M Zein Syarif menyatakan pemberian DBH migas Kepri sebesar Rp12 miliar dinilainya sebagai “penghinaan” bagi daerah penghasil dan jalur distribusi migas.

“Mestinya Gubernur Kepri HM Sani menolak DBH migas Rp12 miliar itu, bentuk kemarahan Kepri. Cadangan migas Natuna termasuk terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Ukrania,” terang Zein.

Menurutnya, pada pasal 14 huruf (e) Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah bahwa penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan.

Pasal 14 huruf (e) tersebut bertentangan dengan pasal 18A ayat (2) UUD 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU.

Kalau hanya Rp12 miliar, kata Zein, Garda Andalas minta kontrak penyaluran migas dari Natuna ke Sakra Island Singapura yang disewa Sembarang Corporation ditinjau ulang.

“Listrik di Batam byar pett mengharapkan gas dari Singapura tapi gasnya dari Natuna. Mohon ditinjau ulang itu. Jika pusat tak memperhatikan DBH migas Kepri, Garda Andalas dengan komponen yang ada melakukan aksi yang lebih luas bekerja sama dengan nasional dan internasional,” tegas Zein.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Garda Andalas Bersatu, Joe Erison menambahkan sebaiknya blok Natuna D-Alpa dikelola oleh putra daerah. Sehingga, sharing ke daerah dan pemberdayaan masyarakat daerah lebih terperhatikan.

Bahkan, Erison mengajak DPRD Kepri bersama-sama melakukan tuntutan (class action) ke pusat soal kecilnya DBH migas yang diterima Kepri ini. “Selama ini Garda Andalas Bersatu diam dengan melakukan kegiatan positif dan tak ada yang negatif. Dengan dizalimi Kepri DBH migas Kepri kecil, Garda Andalas Bersatu melawan,” tegasnya. (ash)

Respon Anda?

komentar