Komisi III DPRD Pantau Alokasi APBN untuk Kepri

388
Pesona Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Kepri, Dydik Choiroel. foto:jailani/batampos
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Kepri, Dydik Choiroel. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Setiap tahunnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan sejumlah program untuk pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Sayangnya, selama ini, jenis-jenis program tersebut tidak bisa dipantau secara langsung. Karena itu, jajaran anggota legislatif menyambut baik undangan duduk semeja bersama pihak Ditjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Provinsi Kepri, Senin (29/2).

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Saproni menilai, itikad baik ini merupakan wujud nyata perbaikan transparansi keuangan negara. “Dengan begitu, kami bisa memantau secara langsung alokasi APBN 2016 untuk pembangunan di Kepri,” ujar Saproni, kemarin.

Pertemuan ini, sambung Saproni, juga baru pertama kali dilakukan. Ia menilai, dengan keterbukaan seperti ini akan memudahkan urusan bersama dari pemerintah pusat dan daerah. “Karena selama ini kami tidak mengetahui dan memiliki data yang pasti tentang apa-apa saja yang di bangun pusat didaerah,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsir. Pertemuan yang berlangsung hangat kemarin itu dinilainya memungkinkan pengawasan bersama di tingkat legislatif dan masyarakat secara luas. Tak hanya itu saja, tapi juga membuka peluang bersinergi dengan pemerintah dalam sinkronisasi pembangunan di Provinsi Kepri, baik dari anggaran daerah maupun pusat.

“Ini adalah awal yang baik, nantinya kami akan dapat ikut mengawal pembangunan ataupun membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang menghambat pembangunan tersebut,” ujar Sofyan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Kepri, Dydik Choiroel mengatakan bahwa pihaknya sangat senang menyambut pertemuan ini dan berharap dapat bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan pembangunan.

“Alokasi APBN tersebut ada yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah, dan pembangunan yang berjalan di Provinsi Kepri haruslah singkron antara pembangunan yang dibangun oleh sumber APBN dan APBD,” ujar Dydik

Untuk itu, dengan pertemuan ini ia berharap agar nantinya pembangunan di Provinsi Kepri dapat berjalan baik dan bersinergi. Salah satunya dengan bersinergi dengan anggota legislatif dan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang terarah dan baik. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar