Penyalur dan Pembagi Dana Bansos Batam Tersangka

860
Pesona Indonesia
Ilustrasi korupsi. Foto: istimewa
Ilustrasi korupsi. Foto: istimewa

batampos.co.id – Janji Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemko Batam akhirnya dipenuhi. Penyalur dan pembagi sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami menetapkan dua tersangka karena penyidik sudah menemukan alat bukti dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara dari penyaluran dana bantuan sosial di Pemko Batam,” ujar Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kepri, M Rahmad kepada wartawan, Selasa (1/3/2016).

Meski belum menyebutkan namanya, namuan Rahmad memastikan kalau kedua penyalur dan pembagi dana bansos itu sangat layak ditetapkan sebagai tersangka.

Sembari menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, Rahmad mengatakan pihaknya masih akan memeriksa sejumlah saksi kunci. Antara lain mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Plt Wali Kota Batam Agussahiman.

Sebelumnya, sejumlah pejabat juga sudah diperiksa Kejati. Antara lain Kadisdik Batam Muslim Bidin, Kadis PMK UKM Pebrialin, Inspektorat Heriman, sejumlah pihak di Dinas Sosial, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Dugaan korupsi bansos yang ditelisik Kejati ini adalah anggaran tahun 2011 senilai Rp 66 miliar yang tersebar di beberapa SKPD.

Dana ini disalurkan ke bebagai pihak, antara lain: Pemerintah Pusat Instansi Vertikal Rp 11,2 miliar, Organisasi Semi Pemerintah Rp 3,2 miliar, dana BOS ke sekolah swasta Rp 15,6 miliar, Kelompok Masyarakat Rp 21,6 miliar dan Perorangan Rp 14,8 miliar hingga total keseluruhan Rp 66,5 miliar. Sistem penyaluran dana ini dengan mekanisme LS ditransfer dari kas daerah Kota Batam kepada rekening penerima hibah.

Kejati menelisik kasus ini karena ternyta belanja hibah yang disalurkan banyak yang tidak lengkap laporan pertanggungjawabannya.  Yang lengkap laporannya hanya Rp 14,4 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 52 miliar, tanpa memiliki naskah hibah dan tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban. (kontri 2/tpi)

Respon Anda?

komentar