PKS Bentuk Mahkamah Partai, Fahri Hamzah Jangan-Jangan Bakal…

294
Pesona Indonesia
Surat DPP PKS ke Kementerian Hukum dan HAM perihal permohonan pengesahan atas pembentukan majelis tahkim atau mahkamah partai. Foto: istimewa
Surat DPP PKS ke Kementerian Hukum dan HAM perihal permohonan pengesahan atas pembentukan majelis tahkim atau mahkamah partai.
Foto: istimewa

batampos.co.id – Selama ini istilah mahkamah partai nyaris tak terdengar di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, partai yang kini dipimpin Sohibul Imam itu memang belum memilikinya.

Yang terdengar selama ini pun hanya Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Hanya saja, kewenangannya berbeda dengan mahkamah partai.

Tapi kini, PKS sedang berupaya membuat mahkamah partai. Namanya majelis tahkim yang prosesnya sedang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.

Keanggotaan majelis tahkim yang sedang didaftarkan di Kemenkumham itu ada 14 orang termasuk ketuanya, Sedangkan anggotanya antara lain Hidayat Nur Wahid, Suswono, Surahman Hidayat, Suharna Surapranata, Sri Utami, M Sohibul Imam, M Taufik Ridho, Abdi Sumaithi, Imam Nugraha, Muslih Abdul Karim, Rofi Munawar, Amang Syafrudin dan Abdul Muiz Saadih.

Permohonan PKS untuk mendaftarkan majelis tahkim itu sudah dilayangkan pada 1 Februari lalu. Suranya ditandatangani M Sohibul Imam selaku presiden PKS dan M Taufik Ridho selaku sekretaris jenderal.

Spekulasi pun beredar, karena majelis tahkim akan digunakan untuk menggusur Fahri Hamzah dari kursi wakil ketua DPR. Sebelumnya Fahri memang sudah dibawa ke sidang BPDO. Namun, belum ada tindakan lebih lanjut atas Fahri karena BPDO memang tak punya kewenangan menjatuhkan sanksi.

Namun, anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menepis spekulasi itu. Menurutnya, udang-undang memang mewajibkan setiap partai memiliki mahkamah tersendiri untuk menyelesaian persoalan internal.

Sedangkan PKS memilih menggunakan istilah majelis tahkim. “Ini ketentuan di UU Parpol,” tegasnya.

Karenanya, Hidayat menegasan bahwa pembentukan majales tahkim bukan untuk menggusur Fahri. Menurutnya, BPDO justru melimpahkan masalah-masalah yang ditangani ke mahkamah tahkim.

“Karena begitulah aturan yang ada di internal PKS dan ini legal dalam sisi hukum. Jadi bukan karena BPDO gagal atau tidak gagal menyelesaikan kasus Fahri,” katanya.(JPNN)

Respon Anda?

komentar