Ayah Sani Mengadu, Ini Jawaban Wakil Ketua DPR RI

331
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri HM Sani (kiri) saat mengadukan soal penyusutan DBH Migas Kepri kepada Wakil Ketua DPR RI  Jazilul Fawaid. foto:humas pemprov
Gubernur Kepri HM Sani (kiri) saat mengadukan soal penyusutan DBH Migas Kepri kepada Wakil Ketua DPR RI Jazilul Fawaid. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Aduan Gubernur Kepri HM Sani soal penyusutan dana bagi hasil (DBH) Migas lekas ditanggapi oleh rombongan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Jazilul Fawaid tak memungkiri, defisit DBH Migas yang diterima Provinsi Kepri ini bakal menyulitkan kerja-kerja pemerintah daerah dalam menyusun rancangan program.

Namun Jazilul coba memberi masukan agar jajaran Pemprov Kepri bisa turut lebih proaktif mencari peluang alokasi-alokasi anggaran pusat untuk daerah di kementerian. “Jadi, selain dana transfer DBH, dana dari pusat juga bisa turun ke daerah dalam bentuk tugas perbantuan,” terang politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Program-program kementerian tersebut bisa menangani rencana kerja yang belum sempat tertalangi anggaran daerah. Sehingga bisa terus berjalan program pembangunan yang sudah lama dicananangkan. “Tapi kami tetap ingin memastikan kenapa angka DBH ini kok bisa sedemikian anjlok,” ujar Jazilul.

Dalam waktu dekat, Jazilul akan menemui pihak Kementerian Keuangan untuk melihat kembali cara penghitungan DBH yang diterima Kepri. Walau memang pembagian ini sudah diatur, selama ini DPR RI, kata Jazilul, tidak tahu pasti berapa dana migas yang dihasilkan Kepri sehingga bisa menerima potongan DBH yang begitu anjlok.

“Kami juga tidak tahu berapa lifting produknya. Makanya kami belum mendapatkan informasi jelas terkait hal itu. Jadi akan kami cek di Kemenkeu,” ujarnya. Lekas setelah tatap muka dengan Gubernur Sani, Jazilul dan rombongan berjanji menyalurkan aspirasi gubernur serta masyarakat Kepri ke Kemenkeu.

“Setelah pertemuan ini jadi bisa lekas kami follow up,” pungkas Jazilul. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar