Disperindagkop dan UKM Bintan Razia Barang Impor Tak Berlabel SNI

356
Pesona Indonesia
Barang berlabel SNI.
Barang berlabel SNI.

batampos.co.id – Pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal tahun 2016 membuat sejumlah produk dari negara-negara luar mudah masuk ke Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi rawan dengan keberadaan barang-barang yang tidak mengantongi label Standar Nasional Indonesia (SNI). Khususnya Kabupaten Bintan yang diapit oleh negara Singapura dan Malaysia menjadi wilayah yang sangat rentan dijadikan pintu masuk utama importir asing barang-barang tak berlabel tersebut.

“Barang dagangan merek luar negeri yang tidak mengantongi label SNI ini dikhawatirkan berbahaya. Jadi untuk mengantisipasinya serta melindungi hak konsumen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan menggelar razia keberadaan produk luar negeri yang ada di pasaran,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Bintan, Edi Pribadi saat dikonfirmasi, Selasa (1/3).

Razia yang dilakukan Disperindagkop dan UKM ini di seluruh pasaran baik dari swalayan, minimarket hingga pasar tradisional yang berada setiap kecamatan se Bintan. Barang yang akan dilakukan pemeriksaan diantaranya makanan, minuman, bahan pembuatan makanan, elektronik, serta berbagai jenis barang lainnya. Apabila nantinya kedepatan barang dagang luar negeri yang dijual tak berlebel SNI, maka tindakan yang akan diberikan berupa penyitaan terhadap barang tersebut.

Tindakan yang dilakukannya ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi untuk melindungi konsumen dari bahayanya barang dagangan tak berlabel SNI ini, salah satunya dengan cara menarik peredaran barang tersebut atau menyitanya agar tidak dikonsumsi maupun dipergunakan oleh konsumen.

“Produk yang mengantongi label SNI ini, pasti sudah lulus dalam kajian-kajian teknis yang dilakukan pihak berwenang. Sehingga keamanannya sudah teruji dan terjamin. Namun jika tidak berlabel, maka dikhawatirkan bisa membahayakan konsumen,” katanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disperindagkop dan UKM Bintan, Setya Kurniawan mengakui adanya kegiatan razia yang ditaja oleh instansinya untuk menertibkan barang dagang luar negeri tak berlebel SNI yang beredar di pasaran. Karena barang yang tak berlebel SNI itu sangat membahayakan bagi pihak konsumen.

“Jika kedapatan nantinya, kita belum mengambil langkah penyitaan melainkan masih menerapkan peringatan. Namun kalau pengusaha ataupun pedagang tidak mengindahkannya, bukan hanya penyitaan yang kita lakukan tetapi juga bisa memberikan sanksi tegas kepada pemilik usaha maupun tempat usahanya,” tegasnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar