Fadli Zon. Foto: Dok JPNN
Fadli Zon. Foto: Dok JPNN

batampos.co.id – Perseteruan yang kembali terjadi antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberikan sinyal bahwa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ada yang salah dalam penataan manajemennya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat, perseteruan di internal pemerintah itu bukan kejadian pertama kali dan mungkin bukan yang terakhir.

“Artinya di antara para menteri sendiri terjadi silang pendapat di depan publik, ini tentu sangat mengkhawatirkan. Ini memberikan suatu sinyal bahwa manajemen pemerintahan buruk,” cetus Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (2/3).

Dirinya pun mempertanyakan perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said. Menurut dia, posisi Rizal Ramli lebih tinggi ketimbang Sudirman Said.

“Menko itu yang mengambil kebijakan, yang tertinggi, teknis di bawahnya harusnya mengikuti koordinasi dari Menko-nya seharusnya, tapi ini ternyata terjadi silang pendapat yang menyebabkan publik bisa melihat bahwa pemerintahan ini tidak ada koordinasi, konsolidasi, tidak satu suara, dan memberikan sinyal yang buruk bagi para investor maupun calon investor,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dia menjelaskan, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said itu dinilai bisa membuat bingung investor yang ingin masuk ke Indonesia.

“Harusnya presiden dalam situasi seperti ini memanggil para menteri yang bersangkutan, kemudian menjelaskan visinya seperti apa dan garisnya presiden seperti apa, saya rasa itu salah satu basic kepemimpinan, kalau tidak nanti ini memberi selalu ketidakjelasan kepada publik maupun orang-orang yang mau berinvestasi di Indonesia, ini merugikan iklim,” pungkasnya.

Diketahui, perseteruan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said belakangan ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela.

Senada dengan Fadli, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengungkapkan kurang pantas jika presiden mengeluhkan problem intern kabinetnya di publik.

“Jangan membebani rakyat masalah pejabat. Karena rakyat sudah capek dengar keluhan para pejabat. Selesaikan saja di dalam. Presiden mau pecat menterinya itu hak prerogatif dia. Jadi jangan dijadikan itu opini publik,” ucapnya. (JPG/JPNN)

Respon Anda?

komentar