Ini Menteri yang Sering Saling Serang di Media, Jokowi pun Gerah

636
Pesona Indonesia
Menko Maritim Rizal Ramli. Foto: rmol
Menko Maritim Rizal Ramli. Foto: rmol

batampos.co.id – Perdebatan dan saling sindir antar-menteri Kabinet Kerja di ruang publik dan media sosial membuat Presiden Joko Widodo geram. Masyarakat menilai kabinet Jokowi-JK tidak solid.

“Presiden prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini, seolah-olah antar-menteri sudah saling ‘menyerang’ di ranah publik,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/3/).

Padahal, Jokowi sering menginstruksikan kepada menterinya untuk tidak berdebat di luar ruang rapat. Namun, faktanya, masih ada menteri yang tidak penuh menjalankan instruksi tersebut.

Beberapa menteri mengkritik kinerja atau kebijakan menteri lainnya melalui media massa atau media sosial. Perdebatan menteri di luar ruang rapat dikhawatirkan menimbulkan persepsi kabinet yang tidak solid.

Penilaian itu juga dikhawatirkan akan memengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah, dan kepercayaan investor akan iklim investasi di Indonesia.

“Tentu Presiden tidak happy dengan situasi seperti itu, Presiden ‘marah’, dan tolong (kegaduhan) ini dihentikan,” ucap Johan.

Kegaduhan di internal kabinet masih saja terjadi. Terakhir, silang pendapat terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik dan saling sindir di ruang publik.

Beberapa masalah yang memicu perdebatan antar-menteri di antaranya adalah soal proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang melibatkan Menko Maritim Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

Menteri ESDM Sudirman Said. Foto: rmol/jpgrup
Menteri ESDM Sudirman Said. Foto: rmol/jpgrup

Saling sindir kedua menteri berlanjut pada masalah perpanjangan kontrak Freeport. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport. Sementara Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

Beda pendapat juga mencuat antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, giliran Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang saling serang. Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

Terkait ungkapan perasaan Jokowi ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan telah berkali-kali menegur menteri untuk tidak gaduh di ruang publik. Namun, kenyataannya tetap saja ada menteri yang melanggar.

“Sudah berkali-kali, kalau di dalam rapat, saya sendiri sudah berkali-kali menegur. Tapi ya kadang-kadang ada orang yang bersikap tidak sesuai dengan jalur koordinasi,” kata Kalla.

Kalla mengatakan kerja antarmenteri seharusnya berjalan solid. Apalagi kabinet mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Perdebatan antarmenteri juga dianggapnya biasa saja. Namun perdebatan antarmenteri yang terjadi di rapat-rapat kabinet seharusnya tidak boleh keluar. “Tentu kami harapkan jangan terulang lagi,” katanya.

Kalla menyebut salah satu faktor gaduhnya Kabinet Kerja, yaitu ada seorang menko yang bertindak di luar kapasitasnya.

Menurut Kalla, ada seorang menteri koordinator yang bertindak di luar kewenangannya. Bahkan menteri itu mengubah nama kementeriannya. Perubahan ini menyalahi Keppres nomenklatur kementerian.

“Kan sudah ada semua sudah ada, itu Keppres tentang tugas masing-masing menteri. Ada pembagian jelas, cuma kadang-kadang ada menteri seenaknya bikin nama-nama yang tidak sesuai dengan di Keppres,” katanya.

Siapa menko yang dimaksud? Kalla menolak bicara gamblang. “Cari tahu sendirilah, ada menko yang nambah-nambahin namanya kan,” ujarnya singkat.

Menurut Kalla, presiden tentu akan mengambil langkah-langkah terhadap menteri yang saling ribut di ruang publik. Apakah akan berujung pada pergantian menteri? “Itu presiden yang punya kewenanganlah,” katanya. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar